Sambangi Markas PKB, Pimpinan MPR Bahas Kebangsaan Bukan Amandemen UUD 1945

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyambangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2024). Kedatangan pimpinan MPR ke markas PKB untuk menyerap aspirasi dan membahas berbagai masalah kebangsaan untuk bisa menghasilkan rekomendasi untuk pimpinan MPR di periode selanjutnya.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, sejumlah pimpinan MPR yang hadir di antaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad,  Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid yang juga Wakil Ketua Umum PKB.

Sementara itu, sejumlah elite PKB tampak menyambut kehadiran para pimpinan MPR itu, di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Wasekjen PKB Syaiful Huda. Seusai menggelar pertemuan tertutup selama sekitar 2 jam, Cak Imin menjelaskan bahwa kedatangan pimpinan MPR ke markas PKB merupakan kunjungan resmi untuk menyerap aspirasi dan membahas berbagai masalah kebangsaan untuk bisa menghasilkan rekomendasi untuk pimpinan MPR di periode selanjutnya.

"Kehadiran Pak Bamsoet beserta seluruh wakil ketua MPR dan para tim pendamping Sekretariat Jenderal adalah kedatangan resmi menjadi bagian dari agenda MPR untuk menyiapkan berbagai langkah-langkah bagi mengakhiri masa jabatan periode MPR 2019-2024," ujar Cak Imin.

Cak Imin mengucapkan terima kasih atas silaturahmi yang dilakukan pimpinan MPR. la menyebut silaturahmi kebangsaan ini sebagai ikhtiar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya tentu sangat berbahagia, terima kasih atas kehadiran pimpinan MPR dan tentu menjadi bagian penting dari ikhtiar kita dalam berbangsa dan bernegara agar seluruhnya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan lahir berkembangnya bangsa kita," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet juga menegaskan bahwa kunjungan yang dilakukan MPR merupakan kunjungan resmi. Ia menyayangkan berbagai persepsi publik yang menyebut silaturahmi yang dilakukan MPR ke sejumlah tokoh disebut menyepakati perubahan amandemen UUD 1945.

"Yang pertama, saya menegaskan bahwa ini adalah kunjungan resmi MPR. Jadi, saya kemarin melihat banyak plintiran-plintiran berita, persepsi, yang kemudian ditangkap salah. Baik oleh teman-teman sesama politisi, maupun masyarakat," ujar Bamsoet.

Ia juga menepis bahwa pimpinan MPR telah memutuskan untuk melakukan amandemen UUD 1945. Lebih jauh, ia juga menegaskan belum ada keputusan sistem presiden kembali dipilih MPR.

"Yang pertama, tidak ada ucapan yang disampaikan dari kami pimpinan bahwa kita sudah memutuskan untuk amandemen, tidak ada. Apalagi merubah sistem pemilihan presiden di MPR," tegasnya.