Hasto Kristiyanto Hadir di KPK Lebih Awal, Jelaskan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajukan perubahan jadwal pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semula ia dijadwalkan hadir sebagai saksi pada Jumat (16/8/2024), tetapi Hasto memilih hadir lebih awal pada Kamis (15/8/2024), karena ada agenda diskusi penting yang sudah direncanakan sebelumnya.

"Saya seharusnya menerima panggilan dari KPK besok, tetapi karena besok ada diskusi penting yang sudah direncanakan dua minggu lalu, maka saya mengusulkan untuk hadir pada hari ini," ujar Hasto di Lantai 5, Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Hasto menegaskan kehadirannya di KPK adalah bentuk kepatuhan terhadap hukum sebagai warga negara yang baik.

Pemeriksaan Hasto terkait dengan dugaan korupsi pada proyek strategis pembangunan kereta api di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana KPK sempat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada April 2023.

"Berdasarkan informasi dari Bapak Adi Darmo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekretariat penanganan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, kami membangun rumah aspirasi. Ternyata, salah satu pihak yang bergotong royong untuk rumah aspirasi tersebut menjadi tersangka," ungkap Hasto.

Saat datang ke KPK, Hasto didampingi dua kuasa hukumnya, Ronny Talapessy dan Joy Tobing. Ia juga menyebut dirinya tidak membawa dokumen apa pun dalam pemeriksaan kali ini.

"Saya tidak menyiapkan dokumen apa pun, yang saya bawa adalah keyakinan terhadap kebenaran hukum," tegas Hasto.

Sebagai informasi, Hasto menjadi saksi dalam dua kasus yang tengah ditangani KPK. Pertama, ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku, yang saat ini masih buron.

Kedua, Hasto juga dipanggil sebagai saksi terkait dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, ia tidak hadir dalam panggilan KPK pada Jumat (19/7/2024) untuk kasus DJKA tersebut.