Golkar Segera Bertemu KIM Atur Ulang Strategi Pilkada 2024 Pasca-Putusan MK

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak mempunyai kursi DPRD.

Menurut dia, putusan MK tersebut bakal mengubah konstelasi peta politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sehingga Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) perlu melakukan pertemuan untuk kembali mengatur strategi pemenangan Pilkada 2024.

"Ya kalau secara politik, secara strategi, begitu peraturan berubah, begitu peta kekuatan berubah, ya tentu kita harus menyesuaikan diri," ujar Doli di gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Dia mengatakan perubahan dan penyesuaian strategi perlu dilakukan karena perubahan syarat pencalonan pilkada terjadi seminggu sebelum pendaftaran Pilkada 2024. Menurut Doli, perubahan strategi tersebut akan melibatkan partai-partai KIM yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

"Nanti saya kira Golkar bersama dengan KIM mungkin harus duduk bersama lagi, memetakan ulang. Kira-kira nanti pasca-putusan MK seperti apa. Sekali lagi, kita tunggu putusan MK seperti apa nanti salinan lengkapnya," ungkapnya.

Doli mengaku kaget dengan putusan MK tersebut. Apalagi, kata dia, putusan terbit sepekan sebelum pendaftaran.

"Buat saya untuk kesekian kalinya putusan MK ini selalu menjadi kejutan. Ini kita kan tinggal sisa seminggu lagi menuju pendaftaran, tiba-tiba ada kebijakan baru dan kita sama-sama tahu putusan MK itu final and binding," pungkasnya.