Fakta-fakta Keterlibatan Oknum Pegawai Kemenkomdigi dalam Kasus Judi Online

Jakarta, Beritasatu.com - Polda Metro Jaya telah menangkap 10 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang terlibat dalam kasus judi online (judol). 

Sebelumnya pada Jumat (1/11/2024), Polda Metro Jaya telah menggeledah sebuah ruko di kawasan Grand Galaxy City, Ruko Rose Garden 5, Jakasetia, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di ruko tersebut ditemukan ruang kerja dan perangkat komputer untuk mendata situs web judi online. 

Berikut fakta-fakta keterlibatan oknum pegawai Kemenkomdigi dalam kasus judi online:

Peran Pegawai Kemenkomdigi
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, pegawai Kemenkomdigi yang ditangkap tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan situs web judi online hingga melakukan pemblokiran. Namun, mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan tidak memblokir situs web judi online untuk mendapatkan keuntungan.

Baca Juga: Pegawai Kemenkomdigi yang Seharusnya Blokir Situs Judi Online Justru Lindungi Pelaku

Dapat Rp 8,5 Juta Per Situs Web
Kantor yang digeledah di Bekasi beroperasi untuk mendata situs web judi online guna diblokir. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat sekitar 5.000 situs web judi online. Pemblokiran dilakukan terhadap 4.000 situs web, sementara sebanyak 1.000 situs justru diamankan para tersangka.

Libatkan Staf Ahli
Menurut Ade Ary Sym Indradi, dari 10 oknum pegawai Kemenkomdigi yang terlibat dalam kasus judi online, terdapat juga staf ahli Kemenkomdigi. 

14 Tersangka
Hingga Sabtu (2/11/2024), Dirreskrimum Polda Metro Jaya sudah memeriksa 14 tersangka kasus judi online, 10 di antaranya merupakan oknum pegawai Kemenkomdigi. 

Respons Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto mendukung langkah Polri dan Kemenkomdigi dalam upaya memberantas praktik judi online yang melibatkan oknum aparat pemerintahan.

Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah (yang dilakukan) sudah betul, diteruskan," kata Menteri Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Meutya Hafid.

Meutya juga telah menerbitkan instruksi agar seluruh pejabat dan PNS di Kemenkomdigi berkolaborasi dengan kepolisian. Instruksi ini bertujuan untuk membantu polisi menemukan pegawai lain dari Kemenkomdigi yang juga perlu diperiksa.