Pemekaran Kementerian, DJKN Maksimalkan Aset Idle untuk Pengadaan Gedung Baru

Jumat, 8 November 2024 | 09:00 WIB

Penulis: Teguh Adi Prasetyo | Editor: DM

URL berhasil di salin.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban kepada awak media saat rangkaian Press Tour Kementerian Keuangan di Bandung, Jawa Barat pada Kamis, 7 November 2024. (Beritasatu.com/Teguh Adi Prasetyo)

Bandung, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban menanggapi soal pengadaan gedung kementerian terkait penambahan jumlah pejabat dalam Kabinet Merah Putih yang memiliki 48 menteri dan 56 wakil menteri (wamen).

Pemekaran kabinet ini mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian gedung dan kantor untuk kebutuhan operasional kementerian baru. DJKN bersama Kementerian Keuangan pun terus melakukan optimalisasi aset guna menanggulangi kebutuhan tersebut.

"Untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya, istilahnya kita lebih kepada optimalisasi. Jadi tim di DJKN terus melakukan monitoring," ujar Rionald kepada awak media saat rangkaian Press Tour Kementerian Keuangan di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (7/11/2024).

Raker dengan Komisi XIII, Menteri HAM Natalius Pigai Bahas Anggaran dan Struktur Kementerian Baru

Rionald menjelaskan pihaknya terus mengkaji data mengenai tingkat idle aset yang dimiliki oleh DJKN. Menurutnya, data ini menjadi kunci untuk memastikan aset-aset yang belum terpakai dapat dimanfaatkan oleh kementerian atau lembaga yang mengalami pemekaran.

"Kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset, kan kita punya ukuran," ungkapnya.

Terkait optimalisasi tersebut, DJKN juga menggunakan alat ukur Standard Barang Sesuai Kebutuhan (SBSK) untuk memastikan kebutuhan gedung atau kantor sesuai dengan fungsi dan jumlah personel yang ada. Melalui SBSK, DJKN dapat menentukan alokasi aset yang tepat dengan tetap berkonsultasi dengan kementerian terkait.

DPR Pastikan Tak Ada Pembangunan Gedung Baru meski AKD Bertambah

"Ada yang dinamakan SBSK, Standard Barang Sesuai Kebutuhan. Nah, berdasarkan itu kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya. Jadi pada dasarnya kita mengutamakan optimalisasi di aset," ujarnya.

Rionald pun menjanjikan akan memberikan data terkait pemanfaatan aset, terutama bagi kementerian yang mengalami pemekaran. Hal ini diharapkan dapat membantu kementerian baru dan mengoptimalkan aset milik direktorat jenderal masing-masing.

"Nanti aku bisa kasih data kepada kalian. Misalnya, kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya dari direktorat jenderalnya," tuturnya.