RUU TNI: TNI Dilarang Berpolitik, tetapi Bisa Duduki 15 Instansi Ini

Rabu, 19 Maret 2025 | 10:42 WIB

Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: SMR

URL berhasil di salin.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin memberi keterangan pers terkait perkembangan pembahasan revisi UU TNI. (Beritasatu.com/Yustinus Patris Paat)

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menegaskan RUU TNI yang akan disahkan oleh DPR, tetap melarang prajurit TNI aktif berpolitik dan berbisnis. Selain itu, prajurit TNI aktif juga dilarang menjabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Pasal 39 (RUU TNI) tetap dikunci, anggota TNI tidak berpolitik praktis, kemudian tidak beraliansi dengan partai politik atau menjadi simpatisan, dan tidak berbisnis," ujar TB Hasanuddin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Selain itu, kata TB Hasanuddin, semua fraksi DPR juga sepakat tidak mengizinkan TNI aktif menjabat di KKP. Karena itu, perluasan penempatan prajurit TNI aktif di kementerian/lembaga hanya berlaku di lima institusi, menambahkan 10 institusi yang sudah diatur dalam UU TNI yang ada sekarang.

Update RUU TNI: Usia Pensiun Bintang 4 Diperpanjang hingga 65 Tahun

"Pasal 47 (RUU TNI) itu ada 15 (kementerian dan lembaga), 10 dari undang-undang TNI ya yang lama. Kemudian satu, dua, tiga, empat, lima dari yang baru atau yang memang berdasarkan undang-undang yang sudah existing, yaitu BNPT, BNPB, Kejaksaan Agung, Bakamla, dan BNPP. Sementara yang didrop adalah KKP," beber TB Hasanuddin.

Lebih lanjut, TB Hasanuddin mengatakan pengerahan prajurit TNI di operasi militer selain perang atau OMSP akan dilakukan dengan mekanisme persetujuan DPR atau langsung melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Menurut dia, ada sejumlah indikator, apakah OMSP-nya harus melalui persetujuan DPR atau tidak.

DPR Setujui RUU TNI Dibawa ke Sidang Paripurna

"Yang membedakan begini, kalau itu melibatkan pengerahan kekuatan sampai kemudian berakibat fatal, soal misalnya masalah-masalah sosial, masalah nyawa, dan sebagainya, maka itu dikomunikasikan dengan DPR. Sementara misalnya saja, membantu karena ada bencana alam, ya itu tidak usah ke DPR," pungkas TB Hasanuddin.

Berikut Isi Pasal 47 ayat (1) dan (2) RUU TNI:

Pasal 47

(1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, search and rescue (SAR) nasional, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Update RUU TNI: Prajurit Tak Bisa Menjabat di KKP dan Tangani Narkoba

(2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.