Isu Politik-Hukum: Wacana Daerah Istimewa Solo hingga Kritik Pramono

Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik-hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Minggu (27/4/2025) hingga pagi ini. Usulan Kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah menjadi daerah istimewa (DI) masih ramai diperbincangkan.

Isu menarik lainnya yang banyak menarik perhatian pembaca, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat mengkritiknya dengan keras apabila kebijakannya tak memuaskan.

5 Isu Politik-Hukum Terkini di Beritasatu.com:

1. Wamensesneg: Daerah Istimewa Solo Masih Wacana

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan Kota Solo menjadi daerah istimewa masih sekadar wacana. Menurutnya, banyak usulan pemekaran wilayah yang masuk ke Komisi II DPR.

"Usulan macam-macam ya, banyak sekali, mulai dari pemekaran hingga peningkatan status satu daerah. Semua ditampung di Komisi II," kata Juri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (27/4/2025).

2. KPK Geledah Pemkab Mempawah Kalbar Terkait Korupsi

Tim penyidik KPK menggeledah kantor dinas milik Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Minggu (27/4/2025), dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi.

"Penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan di kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta.

3. Aliansi Buruh: UU Ciptaker Melahirkan Perbudakan Modern

Isu politik-hukum terkini selanjutnya yang menjadi sorotan adalah seputar kondisi kaum pekerja di Indonesia yang makin tak menentu akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak kepada kaum buruh. Eksploitasi pekerja dan PHK di mana-mana.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan negara seharusnya menjalankan mandat dari konstitusi, mulai dari menjamin pekerjaan, pendapatan atau upah yang layak bagi hajat hidup orang banyak. Kemudian mencerdaskan kehidupan, kebebasan menyampaikan aspirasi, kesejahteraan, keadilan dan jaminan sosial serta sumber daya untuk masyarakat. 

“Namun, dalam realitanya rakyat semakin jauh dari hal itu semua. Contoh UU Cipta Kerja justru melahirkan perbudakan modern, ekploitasi, penurunan terhadap hak-hak dan semakin membuat tidak ada jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak,” kata Nining kepada Beritasatu.com, Minggu (27/4/2025). 

4. BKN Tancap Gas! Kompetensi ASN Pemda Akan Dipacu Besar-besaran

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan sejumlah kebijakan akseleratif untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan langkah percepatan yang disiapkan meliputi pengembangan talent pool, peningkatan literasi digital ASN, hingga penerapan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi.

"Reformasi ASN bukan hanya soal struktur, tetapi juga perubahan perilaku kerja dan budaya melayani. ASN harus adaptif, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan masa depan," ujarnya dalam acara retret kepala daerah se-Jawa Timur di Kota Batu, Minggu (27/4/2025).

5. Pramono Anung Tantang Warga Jakarta: Kritik Kami Sekeras-kerasnya

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat untuk berani memberikan kritik terhadap jajaran pemerintahannya apabila kebijakannya tidak memuaskan rakyat. 

"Kami mohon doanya, mohon dukungannya, dan kami mohon kalau ada yang tidak sesuai dikritik sekeras-kerasnya," ujar Pramono dalam acara halalbihalal yang digelar DPD PDIP Jakarta di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).

Demikian isu politik-hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.