Evaluasi Haji 2025: Sistem Digital dan Kuota Jadi Sorotan DPR

Mina, Beritasatu.com - Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Komisi VIII DPR menggelar pertemuan informal di Mina, Arab Saudi, untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025. Sejumlah persoalan strategis dibahas, mulai dari sistem kuota hingga kesiapan petugas.

Pertemuan dihadiri Kepala BPH Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. “Gus Irfan datang silaturahmi sambil memantau keadaan. Kami berdiskusi soal penyelenggaraan haji 2026, dari penetapan kuota hingga kesiapan petugas,” kata Marwan, Minggu (8/6/2025).

Salah satu isu utama adalah lambatnya penetapan kuota dan nama-nama jemaah, yang menyebabkan tidak sinkronnya penanganan antarpenyelenggara atau syarikah. Bahkan, ada pasangan suami istri yang terpisah karena tergabung dalam syarikah berbeda.

“Begitu tahu kuota dari Saudi, mestinya langsung kita tetapkan siapa yang berangkat. Kalau menunggu Panja Haji, terlalu lama,” tegas Marwan.

Komisi VIII membuka kemungkinan perubahan pola penetapan jemaah agar satu kloter bisa ditangani oleh satu syarikah demi efisiensi dan kenyamanan jemaah.

Marwan juga menyoroti penerapan sistem digital Nusuk, platform baru dari otoritas Saudi sebagai basis verifikasi keabsahan jemaah. Meski bertujuan baik, pelaksanaannya yang mendadak menimbulkan kebingungan di lapangan.

“Pihak Saudi maupun kita sama-sama gagap tetapi ini jadi pelajaran. Ke depan komunikasi harus lebih kuat,” kata Marwan.

Pada akhirnya, sistem Nusuk mulai dilonggarkan menjelang keberangkatan, dengan mengizinkan perwakilan jemaah mengurus administrasi, tidak lagi satu per satu.

Persoalan lain yang dibahas adalah keterlambatan transportasi bus akibat padatnya checkpoint menuju Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina). Ini dinilai menjadi tantangan besar yang perlu dikaji ulang dalam penyusunan teknis operasional ke depan.

Tak kalah penting, Marwan menekankan pentingnya peningkatan kualitas petugas haji. Ia meminta agar petugas direkrut berdasarkan seleksi ketat dan mengikuti pelatihan intensif minimal tiga bulan. “Petugas jangan asal rekrut. Harus ikut diklat dan simulasi kondisi riil supaya paham taktik di lapangan,” ujar Marwan.

Evaluasi ini akan menjadi bahan penting dalam merancang penyelenggaraan haji 2026, termasuk percepatan sistem kuota, sinkronisasi syarikah, penyempurnaan teknologi digital, serta peningkatan mutu layanan bagi jemaah Indonesia.