Temui Jaksa Agung, Menhaj Minta Pendampingan Cegah Korupsi Haji

Jakarta Beritasatu.com – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta masukan pelaksanaan ibadah haji yang transparan guna mencegah korupsi. Pertemuan itu berlangsung di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Kedatangan Irfan Yusuf bersama wakilnya, Dahnil Anzar Simanjuntak ke Kejagung merupakan lanjutan dari audiensi yang dilakukan Kementerian Haji setelah sebelumnya beraudiensi dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada Jumat (3/10/2025).

"Kami tadi beraudiensi dengan Pak Jaksa Agung. Amanah dari presiden, beliau berharap pelaksanaan haji harus bersih dan transparan, karena itu sejak awal kita sudah memulai minta pendampingan dari Kejaksaan Agung dan juga kemarin kita ketemu temen-teman dari KPK," kata Irfan.

Menurutnya, yang menjadi pembahasan utama dalam pertemuan dengan Kejagung, adalah pemindahan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Hal ini dianggap penting, karena sebagai lembaga baru yang akan menerima pelimpahan aset, Kementerian Haji berbarap agar tidak terjadi masalah pada waktu mendatang.

"Kita juga minta pendampingan agar aset-aset yang akan kami terima nanti benar-benar bersih dan tidak ada permasalahan di kemudian hari," ujar Irfan.

Kementerian Haji juga berkonsultasi tentang para calon pegawai dan pejabat yang akan menjalankan tugas. Irfan mengungkapkan ada sekitar 400 nama yang diminta untuk ditelusuri rekam jejaknya.

Hal ini dikuatkan oleh keterangan jaksa agung yang berharap kasus korupsi di Kementerian Agama tidak terulang di Kementerian Haji dan Umrah.

"Tentunya ini adalah dalam rangka menghindarkan perbuatan-perbuatan terjadinya korupsi. Karena kita tahu bahwa yang terjadi kemarin di Kementerian Agama adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan," kata ST Burhanuddin.