KPK Periksa Rudi Hartono Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

Jakarta, Beritasatu.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD Pasuruan periode 2014–2019, Rudi Hartono, pada hari ini, Rabu (9/7/2025). Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Jakarta Selatan.

KPK terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas Jatim. Lembaga antirasuah ini juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Kamis (10/7/2025) di Mapolda Jawa Timur.

“Benar, Saudari KIP Gubernur Jawa Timur dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara hibah pokmas pada Kamis (10/7/2025). KPK meyakini saksi akan hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik,” ujar Budi Prasetyo.

Diketahui, KPK tengah mengusut dugaan praktik suap dalam pengurusan dana hibah kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur untuk periode 2019 hingga 2022. Dari hasil pengembangan penyidikan, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Dari jumlah tersebut, empat orang diduga sebagai penerima suap dan 17 lainnya sebagai pemberi. Tiga dari penerima suap merupakan penyelenggara negara, sementara satu lainnya merupakan staf penyelenggara negara. Dari pihak pemberi, 15 merupakan pihak swasta dan dua sisanya juga berasal dari kalangan penyelenggara negara.

Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan secara resmi identitas para tersangka maupun konstruksi lengkap perkara. Keterangan rinci akan disampaikan saat penyidikan dinilai telah cukup.

Selain itu, KPK juga telah mengeluarkan surat pencegahan terhadap 21 orang agar tidak bepergian ke luar negeri. Langkah ini diambil untuk memastikan para pihak tetap berada di dalam negeri demi kelancaran proses penyidikan.