Wakil Ketua DPR Pastikan Gaji Anggota DPR Tak Naik

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan isu terkait kenaikan gaji anggota DPR tidaklah benar.

Malahan menurut Adies, sudah lebih dari 15 tahun gaji anggota DPR tidak mengalami kenaikan.

"Saya kira perlu diluruskan terkait narasi kenaikan gaji anggota DPR yang ramai diperbincangkan di ruang publik. Perlu kami pertegas, sudah hampir 15 tahun gaji anggota DPR sama sekali tidak ada kenaikan. Jadi, kalau dikatakan gaji kami naik jadi Rp 100 juta per bulan, kami kira itu keliru dan perlu diluruskan," kata anggota Komisi III DPR itu kepada wartawan, Selasa (19/8/2025) dikutip dari Antara.

Adies menjelaskan, adapun uang Rp 100 juta yang diterima para anggota DPR saat ini, itu merupakan bentuk kompensasi dari rumah dinas yang diambil alih oleh negara.

"Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR berupa uang senilai Rp 50 juta. Uang Rp 50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR untuk mencari tempat atau hunian baru. Yang jelas uang Rp 50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru. Gaji anggota DPR sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini," tegas Adies.

Adies juga mengatakan, gaji anggota DPR bisa dikatakan terbilang kecil, jika dibandingkan dengan DPRD provinsi di Jawa. 

“Gaji pokok kami tak lebih dari Rp 5 juta, adapun take home pay yang kami peroleh sebesar Rp 60 juta itu kan digabungkan dengan berbagai tunjangan-tunjangan. Bayangkan dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi di Jawa yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya tinggi, mereka bisa di atas Rp 70 jutaan. Bicara beban tugas, jelas kami semua mempunyai tugas yang berat dan kompleks,” lanjutnya. 

Namun, ditegaskannya sejak awal anggota DPR niatnya mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. 

"Kami berterima kasih atas berbagai kritikan dan masukan dari publik termasuk soal isu gaji ini tetapi, kami perlu luruskan bahwa isu itu tidaklah benar," tegasnya.