Menkeu Purbaya Minta BGN Jumpa Pers Setiap Bulan untuk Lapor MBG

Kamis, 11 September 2025 | 11:40 WIB

Penulis: Iman Rahman Cahyadi | Editor: CAH

URL berhasil di salin.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A.M Djiwandono (dua kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (dua kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 10 September 2025. (Beritasatu Photo/Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Badan Gizi Nasional (BGN) rutin menggelar konferensi pers setiap bulan untuk melaporkan perkembangan program makan bergizi gratis (MBG).

Langkah ini, menurutnya, penting dilakukan agar penyaluran belanja pemerintah bisa lebih optimal.

Program MBG di SMPN 1 Jombang Dikeluhkan, Sering Molor dan Tak Merata

“Program MBG banyak dikritik karena realisasi anggarannya rendah. Saat saya tanya bagaimana pengawasannya, jawabannya bagus, tetapi kenyataannya buruk. Maka saya tegaskan, setiap bulan kita akan adakan konferensi pers bersama kepala BGN,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025) dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, Kepala BGN Dadan Hindayana akan menjelaskan secara terbuka mengenai penyerapan anggaran MBG kepada masyarakat, sementara dirinya akan mendampingi dalam penyampaian laporan tersebut.

Selain MBG, Purbaya juga menyoroti sejumlah program lain yang realisasi anggarannya masih lambat. Menurutnya, salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah penyaluran belanja pemerintah yang kurang cepat.

Bappenas: Program MBG Wajib untuk Anak Indonesia

Karena itu, ia menegaskan fokus kebijakan ke depan adalah menggerakkan mesin fiskal dan moneter secara lebih efektif. Dari sisi fiskal, pemerintah akan mempercepat realisasi belanja, sedangkan dari sisi moneter akan menarik dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat likuiditas perbankan.

“Dengan begitu, bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan kepada pelaku ekonomi,” jelasnya.

Hingga 11 Agustus 2025, realisasi anggaran program MBG tercatat Rp 8,2 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan dana tersebut dialokasikan terutama untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan ibu hamil di berbagai wilayah Indonesia.

BGN telah membentuk 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Lembaga tersebut menargetkan hingga akhir Agustus, realisasi MBG bisa mencapai Rp10–11 triliun dengan 8.000 SPPG beroperasi, terutama dari anggaran APBN, dan menjangkau hingga 20 juta penerima manfaat.