HIMKI Usul Bunga Ekspor 6 Persen lewat LPEI demi Jaga 2,1 Juta Buruh

Jakarta, Beritasatu.com - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong penguatan akses pembiayaan murah bagi industri padat karya, khususnya sektor furnitur. Langkah ini dinilai mendesak guna menjaga keberlangsungan usaha dan melindungi 2,1 juta tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyampaikan usulan tersebut langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pertemuan yang didampingi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Dalam kesempatan itu, HIMKI menyerahkan policy memo yang memuat mitigasi risiko fiskal serta strategi perlindungan lapangan kerja. Sektor mebel saat ini merupakan penyumbang devisa nonmigas yang vital bagi struktur ekonomi nasional.

Usulan Bunga 6% melalui LPEI

Salah satu poin krusial yang diusulkan adalah skema pembiayaan ekspor dengan bunga di kisaran 6% melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Akses likuiditas berbunga rendah ini dianggap sebagai faktor kunci untuk mempertahankan kapasitas produksi dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Setiap kebijakan yang mampu menjaga industri padat karya tetap hidup sesungguhnya adalah upaya pencegahan risiko fiskal di masa depan. Ini akan mengurangi tekanan bansos, menjaga basis pajak, serta mempertahankan devisa," ujar Abdul Sobur.

HIMKI memandang bahwa pembahasan lanjutan secara teknis sangat diperlukan agar skema pembiayaan ini tepat sasaran, berbasis kinerja ekspor, dan tetap mematuhi prinsip kehati-hatian fiskal (prudent).

Kajian Insentif Ekspor 1%

Terkait usulan tambahan berupa insentif ekspor sebesar 1%, Menteri Keuangan menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih memerlukan kajian mendalam lintas kementerian, terutama dari sisi penganggaran APBN. HIMKI menyambut baik sikap pemerintah tersebut sebagai bentuk tata kelola fiskal yang bertanggung jawab.

HIMKI menegaskan bahwa insentif yang diusulkan bersifat sementara (temporary support), berfungsi sebagai penyangga industri dalam menghadapi volatilitas pasar eksternal.

Ke depan, HIMKI menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai mitra teknis pemerintah dalam merumuskan kebijakan hingga pengawasan implementasi. Langkah ini diharapkan memastikan setiap intervensi kebijakan berdampak nyata bagi penguatan ekosistem industri furnitur nasional.