Bos Bea Cukai Janji Berbenah Seusai Diultimatum Menkeu Purbaya

Jakarta, Beritasatu.com — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan besar-besaran setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengultimatum instansi tersebut harus berbenah dalam satu tahun ke depan.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Djaka Budhi Utama menekankan bahwa pihaknya tidak ingin Bea Cukai kembali terjerumus dalam masa kelam pada periode 1985–1995, ketika praktik-praktik pelanggaran marak terjadi dan mencoreng integritas lembaga.

“Apa yang menjadi sejarah kelam pada 1985 sampai dengan 1995 itu kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai,” ujar Djaka saat ditemui awak media di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pada era tersebut, Bea Cukai menghadapi berbagai persoalan serius seperti korupsi, pungutan liar, manipulasi nilai barang, serta kolusi antara importir dan petugas kepabeanan. Kondisi itu membuat penerimaan negara merosot dan kepercayaan publik runtuh.

 Sebagai respons, pemerintah pada 1985 mengambil langkah drastis dengan menyerahkan sebagian fungsi pengawasan kepabeanan kepada Société Générale de Surveillance (SGS), perusahaan inspeksi asal Swiss, untuk menutup celah kebocoran penerimaan.

Djaka menuturkan pembenahan akan difokuskan pada perubahan kultur, peningkatan pelayanan, serta penguatan pengawasan di pelabuhan dan bandara. Menurutnya, langkah ini penting untuk menghapus citra negatif yang selama ini melekat pada Bea Cukai.

“Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan imej negatif kepada Bea Cukai,” tegasnya.

Ia menambahkan peningkatan kinerja harus dilakukan menyeluruh, mulai dari pelabuhan, bandara, hingga unit pelayanan masyarakat. Pembenahan tata kelola dan prosedur pengawasan juga menjadi kunci agar pelanggaran dapat ditekan dan layanan publik lebih akuntabel.

“Pasti kan mulai dari kultur, meningkatkan kinerja, terus kemudian meningkatkan pengawasan apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan,” jelas Djaka.

Bea Cukai juga mempercepat pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan, termasuk mengintegrasikan sistem dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Teknologi ini ditujukan untuk mencegah praktik under invoicing dan pelanggaran lainnya.

“Kita sudah melakukan upaya untuk mengkonekkan dengan AI. Sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna, tetapi kita sudah berupaya untuk mengarah ke sana,” ujarnya.

Djaka menegaskan pembenahan internal tidak akan berhasil jika masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran. Ia memastikan tindakan tegas akan diberikan kepada oknum yang masih mencoba bermain di luar aturan.

“Yang masih bandel kita selesaikan itu saja,” tegas Djaka.

Sebelumnya pada Kamis (27/11/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengultimatum seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk segera berbenah memperbaiki kinerja dalam waktu setahun. Jika tidak, 16.000 pegawai terancam kehilangan pekerjaan.

“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” tegas Purbaya di gedung Nusantara I, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Purbaya juga mengungkapkan jika pembenahan gagal, Bea Cukai juga berpotensi dibekukan dan digantikan oleh perusahaan Swiss, SGS, seperti praktik pada era Orde Baru.

“Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan dan diganti dengan SGS,” ungkap Purbaya.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan izin untuk menjalankan reformasi menyeluruh terhadap DJBC dalam kurun setahun