2 Presiden Buruh Dukung Polri Tindak Tegas Aksi Anarkistis

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak dua presiden buruh dengan basis massa terbesar di Indonesia mendukung penuh Polri dalam menindak tegas aksi anarkis yang merugikan masyarakat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan komitmennya mendukung aparat penegak hukum, khususnya dalam menindak pelaku pembakaran fasilitas umum, gedung DPRD, dan sarana publik lainnya.

“Kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran gedung DPRD Makassar, juga korban lainnya. Untuk itu, pelaku harus terus diproses hukum,” ujar Andi Gani di Jakarta, Minggu (14/9/2025).

Meski begitu, Andi Gani meminta agar pengunjuk rasa yang tidak terlibat perusakan atau pembakaran dipertimbangkan untuk mendapatkan restorative justice. Ia menegaskan KSPSI akan tetap berada di garis depan dalam mempertahankan supremasi sipil sebagai amanah reformasi.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak segala bentuk anarkistis dan kekerasan dalam penyampaian aspirasi. “Boleh berdemonstrasi, tetapi harus konstitusional, damai, dan antikekerasan,” tegasnya.

Iqbal juga menyinggung isu reformasi Polri yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, perbaikan kepolisian memang perlu, tetapi jangan diarahkan untuk menjatuhkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

“Terlihat ada yang ingin menyerang institusi kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. Kapolri saat ini terbukti sangat setia dengan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berhasil mengendalikan situasi dengan baik, membuktikan sinergi TNI-Polri dalam menjaga kedamaian.

Iqbal juga membantah isu adanya surpres (surat presiden) untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, termasuk rumor rencana aksi lanjutan buruh yang disebutnya hoaks. 

Ia memastikan perjuangan buruh tetap fokus pada isu kesejahteraan, yaitu penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, knaikan upah minimum 2026, dan reformasi kebijakan pajak. “Pajak pesangon, pajak THR, dan pajak JHT harus dihapus. Itu perjuangan buruh yang sebenarnya,” tegas Iqbal.