Hasto Kristiyanto: Kekayaan Hayati Indonesia Harus Dipatenkan

Yogyakarta, Beritasatu.com – Penanaman pohon bodhi oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (1/10/2025), dinilai sarat makna. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut kegiatan tersebut bukan hanya simbol pelestarian alam, melainkan juga dorongan untuk menguatkan budaya riset dan inovasi bangsa.

“Pesan pentingnya, kenapa pohon bodhi, agar kita mengedepankan riset dan inovasi. Kita harus bangun kesadaran seluruh anak bangsa untuk optimalkan produk pengetahuan kita, budaya riset dan inovasi,” ujar Hasto seusai mendampingi Megawati pada acara Workshop Pengelolaan Biodiversitas dan Penguatan HKI untuk Masa Depan Berkelanjutan di Balairung UGM.

Ia menegaskan, keanekaragaman hayati dan kekayaan lokal Indonesia harus dikelola melalui riset dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) agar memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.

“Tentu saja, ada pesan penting yaitu jangan lupa dipatenkan. Keanekaragaman pangan yang kita miliki harus terdokumentasi baik. Seperti tadi disampaikan Pak Bambang Kesowo sudah menunjukkan bagaimana rendang misalnya bisa dipatenkan, itulah kekayaan Indonesia,” tambahnya.

Hasto juga mengaitkan penanaman pohon bodhi dengan jejak sejarah Bung Karno. Menurutnya, langkah Megawati melanjutkan tradisi itu menjadi simbol keberlanjutan menjaga bumi sekaligus menumbuhkan kesadaran riset pada generasi muda.

Selain penanaman pohon, Megawati turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara UGM dan BRIN, serta meninjau Mini Expo Biodiversitas yang menampilkan hasil riset berbasis keanekaragaman hayati.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Riset, Invensi, dan Inovasi Daerah DPRD DIY, Eko Suwanto, menilai kegiatan kolaborasi UGM dan BRIN sangat inspiratif dan relevan dengan pembahasan kebijakan di daerah.

“DPRD DIY kini tengah membahas raperda penyelenggaraan riset, invensi, dan inovasi daerah. Materi yang disampaikan tentu memperkaya perspektif dan bisa jadi referensi menyusun raperda guna membawa kesejahteraan rakyat Yogyakarta. Kita ingin tiap kebijakan publik untuk kepentingan berbasis data riset yang baik,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.