Senator Desak Kemenpan-RB Hentikan Pemindahan ASN dari Papua

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komite III DPD, Filep Wamafma, mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menutup celah praktik pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Papua ke daerah lain secara nonprosedural. Ia mengaku menerima banyak keluhan masyarakat terkait dugaan praktik tersebut.

“Masalah ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Saya sering mendengar kabar adanya ASN di Papua yang dipindahkan ke daerah lain tanpa prosedur yang benar. Salah satu modusnya, ASN dari luar Papua mengambil kuota formasi di Papua, lalu setelah beberapa waktu bekerja, mengajukan pindah ke daerah asal,” ujar Filep kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, praktik ini kerap melibatkan oknum berpengaruh yang memfasilitasi proses mutasi tanpa prosedur. “Proses seperti ini bermasalah dan tidak boleh dibiarkan karena sangat merugikan daerah. Rekrutmen pegawai seharusnya untuk memenuhi kebutuhan daerah yang memang masih kekurangan pegawai,” tegasnya.

Filep meminta KemenPAN-RB mengambil langkah tegas dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi proses pemindahan ASN antardaerah. Ia menilai keberadaan satgas penting untuk memastikan mutasi berjalan sesuai aturan dan memperhatikan kebutuhan daerah, terutama di Papua.

“Saya memandang ini sebagai persoalan darurat yang butuh perhatian ekstra dari Menteri PAN-RB. Satgas harus segera dibentuk untuk mengevaluasi mutasi ASN yang tidak sesuai prosedur,” ujar senator asal Papua Barat itu.

Selain itu, Filep menekankan pentingnya rekrutmen ASN di Papua yang memprioritaskan putra-putri daerah. Menurutnya, kebijakan ini bisa mencegah praktik mutasi nonprosedural dan memastikan keberlanjutan pelayanan publik.

“Praktik mutasi semacam ini menyebabkan kekosongan jabatan di instansi yang sangat membutuhkan tenaga ASN, sehingga menghambat pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan,” kata Filep.

Ia menambahkan, Papua masih membutuhkan banyak sumber daya manusia ASN yang kompeten dan berintegritas, terutama setelah pemekaran wilayah menjadi empat provinsi baru.

“Kami mengimbau siapa pun yang bekerja di Papua untuk tidak meninggalkan Papua setelah diangkat sebagai ASN. Mari bersama membangun Bumi Cenderawasih agar semakin maju,” pungkasnya.