Komisi Reformasi Polri Serap Aspirasi Masyarakat Sipil

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Percepatan Reformasi Polri mengadakan audiensi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Audiensi ini menyerap masukan terkait percepatan reformasi kepolisian. Pertemuan ini dihadiri kelompok yang selama ini aktif dalam isu HAM dan kemanusiaan.

Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie mengatakan, forum ini digelar untuk menampung aspirasi kelompok yang telah mengajukan permohonan audiensi. “Semua masukan yang disampaikan sangat konstruktif,” ujarnya di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Jimly menjelaskan, masukan yang diterima masih perlu pendalaman sebelum dijadikan bahan perumusan kebijakan. Ia meminta setiap organisasi mengirimkan usulan tertulis yang terperinci dalam satu bulan ke depan. “Kami berharap masukan yang datang tidak hanya memuat masalah, tetapi juga tawaran solusi,” katanya.

Ia menegaskan, komisi memberi ruang bagi tiap organisasi untuk menjaring pandangan yang lebih luas dari jaringan mereka. “Apa yang nanti kami rumuskan sebagai kebijakan baru harus benar-benar sesuai aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Melalui audiensi ini, kata Jimly, komisi berharap tercipta sinergi antara Polri dan masyarakat sipil. Tujuannya agar reformasi berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

Salah satu organisasi yang hadir adalah Human Rights Working Group (HRWG). Direktur Eksekutif HRWG Daniel Awigra menekankan pentingnya memperkuat sistem internal Polri, terutama di aspek rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi demi peningkatan profesionalitas.

Daniel juga menilai penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diperlukan untuk memperkuat pengawasan eksternal dan meningkatkan akuntabilitas kepolisian.