Umrah Bupati Aceh Selatan: Sorotan Publik hingga Sanksi Politik

Banda Aceh, Beritasatu.com - Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS menjadi pusat perhatian nasional setelah dikabarkan berangkat menunaikan ibadah umrah pada Selasa (2/12/2025). Keberangkatan ini menuai sorotan tajam karena terjadi hanya dua hari setelah ia menandatangani surat penetapan status darurat bencana di wilayahnya yang tengah dilanda banjir dan longsor hebat.

Surat bernomor 360/1315/2025 yang ditandatangani Mirwan berisi pernyataan ketidaksanggupan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan dalam menangani dampak bencana di 11 kecamatan. Surat ketidaksanggupan tersebut menjadi dasar administratif bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk mengambil alih penanganan bencana secara lebih luas.

Plt Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudera Putra menegaskan, dokumen tersebut merupakan prosedur wajib, bukan bentuk pengabaian tanggung jawab.

“Surat ketidaksanggupan ini memang syarat dari Pemprov Aceh dalam penetapan status darurat bencana. Ini juga bentuk dukungan pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih terstruktur,” jelas Diva, Minggu (30/11/2025).

Foto Keberangkatan Viral, Kritik Publik Meledak

Meski klarifikasi telah disampaikan, publik justru semakin ramai memperbincangkan keberangkatan Mirwan yang disebut turut membawa keluarganya. Informasi keberangkatan itu beredar setelah unggahan akun @kotabandaaceh dan biro perjalanan umrah yang digunakan Mirwan menyebarkan foto aktivitas ibadahnya di Tanah Suci pada Jumat (5/12/2025).

Sejumlah warga menilai waktu keberangkatan tersebut tidak tepat, mengingat wilayah Aceh Selatan baru saja ditetapkan dalam status darurat dan membutuhkan kehadiran pimpinan daerah. Kritik juga semakin menguat karena surat ketidaksanggupan penanganan bencana ditandatangani hanya selang dua hari sebelum Mirwan bertolak ke Tanah Suci.

Pemkab Aceh Selatan Membela Mirwan

Sementara itu, Kepala Bagian Prokopim Setdakab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra menegaskan, keberangkatan Mirwan dilakukan setelah memastikan kondisi daerah dalam keadaan relatif stabil.

“Keberangkatan bupati Aceh Selatan beserta istri menjalani ibadah umrah dilakukan setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan yang telah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” ujar Denny.

Denny membantah keras anggapan bahwa Mirwan meninggalkan warganya di tengah musibah.

“Bupati beserta istri sudah mengunjungi dan menyambangi sejumlah lokasi terdampak, seperti Trumon Raya dan Bakongan Raya. Dan ikut mengantarkan logistik, memastikan masyarakat mendapatkan bantuan pemerintah secara langsung,” katanya.

Menurut laporan Pemkab Aceh Selatan, kondisi pengungsian juga mulai membaik dan sebagian besar warga telah kembali ke rumah masing-masing.

“Terutama di Kecamatan Trumon Tengah dan Trumon Timur, saat ini tidak ada lagi warga yang berada di lokasi pengungsian,” tambahnya.

Gubernur Aceh Bantah Beri Izin

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia menegaskan, dirinya tidak pernah memberikan izin perjalanan luar negeri kepada Mirwan.

“Surat izin perjalanan luar negeri Bupati Aceh Selatan tidak saya teken. Kalau mendagri yang teken, ya itu terserah beliau,” ujarnya.

Menurut Mualem, ia bahkan sudah meminta agar pejabat daerah tidak melakukan perjalanan ke luar selama masa tanggap darurat berlangsung.

“Untuk sementara waktu saya sudah bilang jangan pergi, tetapi dia tetap berangkat. Terserah, sanksinya nanti dari mendagri,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mualem mengkritik aparat daerah yang dianggap tidak cukup sigap menangani bencana.

“Aparat jangan banyak yang cengeng. Ini saja sudah kewalahan, belum lagi kita hadapi situasi seperti tsunami kedua,” ucapnya.

Ia memaparkan, kebutuhan mendesak warga saat ini adalah logistik dan sembako, terutama untuk wilayah pedalaman yang sulit diakses akibat banjir dan jembatan putus.

“Kami tidak bisa menyalurkan bantuan lewat darat karena banjir dan jembatan putus. Jadi, semua upaya dilakukan pakai boat karet,” jelasnya.

Lebih memprihatinkan, ia menyebut sudah ada laporan warga meninggal bukan karena banjir, tetapi karena kelaparan.

Daerah terdampak terparah meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Di Aceh Utara saja, sebanyak 41 fasilitas umum dilaporkan rusak.

Kemendagri Panggil Mirwan untuk Klarifikasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut turun tangan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan mengungkapkan, tim Kemendagri telah berada di Aceh sejak Sabtu (6/12/2025) untuk melakukan pemeriksaan terkait keberangkatan Mirwan saat status tanggap darurat masih berlaku.

“Jadwal klarifikasi bupati Aceh Selatan pada undangan pukul 14.00 WIB, tetapi terkonfirmasi baru sampai di Banda Aceh pada sore hari. Akhirnya permintaan keterangan digeser menjadi pukul 17.00 WIB,” ujar Benny.

Mirwan diketahui baru kembali dari Tanah Suci, sehingga tidak dapat memenuhi panggilan pertama Kemendagri.