Prabowonomics Pada WEF Davos 2026: Sinyal Kuat RI Bagi Investor Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum (WEF) Davos 2026 di Swiss menjadi sorotan luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Mengusung konsep “Prabowonomics”, Prabowo dinilai mengirimkan sinyal penting mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan, terutama bagi calon investor dan investor internasional yang tengah mencermati prospek ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Penilaian tersebut salah satunya disampaikan oleh Center of Reform on Economics Indonesia (Core). Direktur Eksekutif Core, Mohammad Faisal, menilai pidato Presiden Prabowo di Davos merupakan momentum strategis untuk membangun optimisme serta kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Menurutnya, dalam diplomasi ekonomi global, membangun trust merupakan pekerjaan rumah terbesar yang harus dihadapi pemerintah. “Yang lebih menjadi PR dalam diplomasi ini adalah menarik kepercayaan dunia luar, termasuk investor asing. Dengan pidato ini, paling tidak Presiden Prabowo harus bisa menyampaikan pesan-pesan positif untuk menaikkan optimisme,” kata Faisal, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan, penyampaian sinyal positif menjadi krusial, terlebih di tengah adanya kekhawatiran investor mengenai arah kebijakan pemerintahan baru, termasuk target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai cukup ambisius.

Dalam konteks tersebut, forum WEF Davos menjadi etalase global bagi Indonesia untuk menunjukkan visi, arah, sekaligus keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi.

Namun demikian, Faisal mengingatkan pesan optimistis di panggung internasional tidak boleh berhenti pada tataran retorika. Investor global, menurutnya, lebih menaruh perhatian pada efektivitas kebijakan dan konsistensi implementasi di dalam negeri.

“Bagaimanapun, investor dan dunia luar itu melihat langkah yang diambil dan efektivitasnya, bukan sekadar apa yang disampaikan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan struktural yang masih dihadapi Indonesia. Salah satunya tecermin dari penurunan peringkat Global Competitiveness Index Indonesia yang turun hingga 13 peringkat pada tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut, menurut Faisal, banyak dipengaruhi oleh persepsi terhadap efisiensi pemerintah (government efficiency) dan efisiensi dunia usaha (business efficiency).

Kondisi itu, lanjutnya, memunculkan pertanyaan serius dari investor global mengenai kesenjangan antara komitmen kebijakan dan realisasi di lapangan. “Gap antara apa yang dibicarakan dan apa yang dijalankan sering kali menjadi catatan penting bagi dunia internasional,” kata Faisal.

Oleh karena itu, tantangan utama pemerintah ke depan adalah membuktikan konsistensi antara visi besar yang disampaikan dengan kebijakan nyata yang dijalankan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan pandangan Core, sejumlah akademisi juga memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo di WEF Davos 2026. Akademisi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Geopolitik Great Institute, Dr Teguh Santosa, menilai pidato tersebut sebagai sebuah proposal terbuka kerja sama internasional.

Menurut Teguh, Prabowo tidak hanya mengungkap tantangan elementer yang masih menjadi warisan masa lalu, tetapi juga memaparkan capaian konkret pemerintahannya dalam merespons persoalan tersebut. 

Ia bahkan menilai pidato Prabowo mempertegas distingsi antara praktik “greedynomics” atau ekonomi keserakahan dengan konsep Prabowonomics yang lebih menekankan keadilan dan keberlanjutan.

“Pidato Presiden Prabowo memperlihatkan perbedaan jelas antara greedynomics yang merusak dengan Prabowonomics yang relatif berhasil mengurangi berbagai kerusakan struktural,” ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta.

Lebih jauh, Teguh menilai pidato tersebut layak dijadikan rujukan kebijakan lintas sektor. Ia menyebut pidato Prabowo sebagai semacam playbook pembangunan yang seharusnya dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof Betty Tresnawaty, menyoroti dari aspek strategi komunikasi. Menurutnya, Presiden Prabowo berhasil mengemas pidato yang persuasif, terstruktur, dan efektif untuk audiens global.

Ia menilai kombinasi antara data konkret, seperti penyediaan 59,8 juta porsi makanan bergizi dan digitalisasi 288.000 sekolah, dengan narasi kesejahteraan rakyat menjadi kekuatan utama pidato tersebut. 

“Dari perspektif nation branding, framing perdamaian adalah prasyarat kemakmuran merupakan positioning strategis yang membangun kredibilitas Indonesia di panggung internasional,” jelas Prof. Betty.

Meski demikian, Prof. Betty mengingatkan agar berbagai kebijakan sosial dan pendidikan yang dipaparkan Presiden Prabowo tidak berhenti pada klaim semata. Ia menekankan pentingnya pengawalan akademis, partisipasi masyarakat sipil, serta verifikasi independen agar kebijakan tersebut benar-benar berdampak dan berkelanjutan lintas pemerintahan.

Apresiasi serupa disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesian International Islamic University (UIII), Prof Dian Masyita. Ia menilai penegasan Prabowo mengenai pentingnya perdamaian, stabilitas, dan dialog sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik global.

Dalam pidatonya, Indonesia diposisikan sebagai mitra strategis yang menjunjung multilateralisme dan toleransi. Selain itu juga, menawarkan konsep Prabowonomics sebagai strategi pembangunan berbasis kedaulatan ekonomi, ketahanan nasional, dan pertumbuhan berkeadilan.

Konsep ini antara lain diwujudkan melalui penguatan industri strategis, program sosial prorakyat, serta pembentukan sovereign wealth fund Danantara untuk menarik investasi jangka panjang.

Namun Prof Dian menegaskan kunci keberhasilan terletak pada implementasi yang konsisten dan berintegritas. “Jika pesan Davos ini diwujudkan secara nyata, Indonesia tidak hanya dihormati karena visinya, tetapi juga diakui karena dampak riilnya bagi masyarakat,” katanya.

Pandangan penutup datang dari dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, Dr (Cand) Donie Kadewandana, yang melihat pidato Presiden Prabowo sebagai upaya menjembatani idealisme dan realitas kebijakan publik.

Ia menilai pidato tersebut membawa harapan visioner pembangunan Indonesia dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek.

“Tantangan terbesarnya adalah konsistensi pelaksanaan. Namun, secara substantif, pidato ini membawa harapan visioner bahwa pembangunan dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan proyek jangka pendek,” ujar Donie.

Secara keseluruhan, pidato Presiden Prabowo di WEF Davos 2026 dipandang sebagai sinyal kuat kepada dunia Indonesia ingin tampil sebagai aktor global yang stabil, inklusif, dan terbuka terhadap kerja sama yang adil.

Tantangan selanjutnya, sebagaimana disepakati para ekonom dan akademisi, adalah membuktikan visi besar Prabowonomics dapat diwujudkan secara konsisten dalam kebijakan nyata di dalam negeri.