ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Isu Politik-Hukum Terkini: RUU PPRT hingga Gus Yaqut Ditahan KPK

Jumat, 13 Maret 2026 | 07:57 WIB
IC
IC
Penulis: Iman Rahman Cahyadi | Editor: CAH
Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji Yaqut Cholil Qoumas, mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 12 Maret 2026.
Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji Yaqut Cholil Qoumas, mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 12 Maret 2026. (Berita Satu Photo/Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com - Isu politik dan hukum terkini diisi dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU inisiatif DPR hingga soal ditahannya mantan Menteri Agama Yahya Cholid Qoumas atau Gus Yaqut.

Berita lain yang juga mendapat sorotan adalah respons Wakil Presiden Gibran Rakabuming terhadap permintaan maaf Rispon Sianipar mengenai kasus ijazah Jokowi. 

Berikut lima isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com:

1. RUU PPRT Disahkan sebagai Inisiatif DPR

ADVERTISEMENT

Pimpinan DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan secara resmi RUU tersebut kini berstatus sebagai usul inisiatif DPR. “Kami menyatakan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR,” kata Puan Maharani dalam rapat paripurna.

2. DPR Terima Supres RUU Perlindungan Saksi dan Korban serta KKS

DPR telah menerima surat presiden (supres) dari Prabowo Subianto terkait Rancangan Undang-undang RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU Perlindungan Saksi dan Korban) serta Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Kedua supres RUU tersebut dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam sidang paripurna masa persidangan ke IV tahun 2025-2026 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/3/2026).

3. Permintaan Maaf Rismon Sianipar Soal Ijazah Jokowi Direspons Gibran

Wakil Presiden Gibran Rakabuming merespons permintaan maaf yang disampaikan Rismon Hasiholan Sianipar terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Gibran menilai momen Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan mempererat kembali persaudaraan.

Dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (12/3/2026), Gibran menyampaikan pentingnya sikap saling memaafkan di tengah dinamika perbedaan pendapat yang terjadi di ruang publik. “Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat baik untuk saling memaafkan dan kembali merajut tali persaudaraan,” ujar Gibran.

4. Jaksa Agung Soroti Fenomena No Viral No Justice

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyoroti fenomena no viral no justice yang belakangan ramai dibicarakan dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia. Ia meminta seluruh jajaran Kejaksaan Agung melakukan transformasi dan tidak bekerja secara reaktif terhadap tekanan opini publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin saat melakukan kunjungan kerja virtual pada Kamis (12/3/2026). Kegiatan itu diikuti oleh jajaran kejaksaan dari seluruh Indonesia, termasuk perwakilan Kejaksaan Agung di beberapa negara, seperti Bangkok, Singapura, Hong Kong, dan Riyadh.

5. Berompi Oranye, Gus Yaqut: Saya Tidak Pernah Menerima Sepeser pun

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan dirinya tidak pernah menerima sepeser pun uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Pernyataan itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu setelah resmi mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menuju mobil tahanan.

“Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya," tegasnya, Kamis (12/3/2026).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Politik-Hukum Terkini: Transparansi Kasus Andrie Yunus

Politik-Hukum Terkini: Transparansi Kasus Andrie Yunus

NASIONAL
Isu Politik-Hukum Terkini: Jurnalis Ramai-ramai Kritik Istana

Isu Politik-Hukum Terkini: Jurnalis Ramai-ramai Kritik Istana

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon