ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Anggota DPR Dorong Tunjangan Petugas Imigrasi di Wilayah Perbatasan

Senin, 13 April 2026 | 08:00 WIB
DM
DM
Penulis: Djibril Muhammad | Editor: DM
Anggota Komisi XIII DPR, Franciscus Maria Agustinus Sibarani (tengah), mendorong pemerintah memberikan tunjangan serta meningkatkan sarana dan prasarana bagi petugas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.
Anggota Komisi XIII DPR, Franciscus Maria Agustinus Sibarani (tengah), mendorong pemerintah memberikan tunjangan serta meningkatkan sarana dan prasarana bagi petugas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. (Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XIII DPR, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, mendorong pemerintah memberikan tunjangan serta meningkatkan sarana dan prasarana bagi petugas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.

Menurutnya, penguatan pengawasan keimigrasian menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan kepastian hukum, terutama di kawasan perbatasan yang memiliki tantangan berat. “Dukungan sarana-prasarana dan tunjangan bagi petugas di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” ujar Sibarani.

Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat, Minggu (12/4/2026). Ia menilai meningkatnya arus lalu lintas orang belum diimbangi dengan kapasitas pengawasan di lapangan. “Pada satu sisi, mobilitas orang semakin tinggi, tetapi sisi lain kemampuan pengawasan masih terbatas,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

Sibarani menyoroti panjangnya garis perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Malaysia yang mencapai lebih dari 1.000 kilometer. Kondisi geografis yang berat membuat tugas pengawasan menjadi semakin kompleks.

Untuk menjangkau sejumlah lokasi, petugas harus menempuh perjalanan panjang melalui jalan berbatu, medan berlumpur, kawasan hutan, hingga jalur sungai. “Ini bukan kondisi yang mudah. Risiko di lapangan sangat tinggi, sedangkan akses masih terbatas,” tegasnya.

Selain faktor geografis, ia juga menyoroti keterbatasan infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi di sejumlah wilayah perbatasan. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan. 

“Tanpa dukungan memadai, beban kerja petugas tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia,” tambahnya.

Terkait hal itu, Sibarani mendorong penguatan dukungan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja serta perlindungan risiko kerja.

Ia menegaskan, negara perlu hadir memberikan perhatian lebih kepada petugas imigrasi yang berada di garda terdepan dalam menjaga wilayah perbatasan Indonesia.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon