Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Pengadaan Teknologi Industri
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Pengadaan Teknologi Industri

Senin, 8 Maret 2021 | 18:23 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci. Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi, pada 21 Desember 2020 adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang telah diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, pada Senin (8/3/2021), pasal 1 Perpres menyatakan bahwa Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (assessment), rancang bangun dan perekayasaan, implementasi (pengoperasian), dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan.

“Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci bertujuan mempercepat penguasaan dan penerapan teknologi industri agar dapat dikuasai, dimanfaatkan, dan dikembangkan di dalam negeri,” demikian disebutkan pada Pasal 2.

Berdasarkan Perpres itu, dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat melakukan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. Keadaan tertentu dimaksud mencakup kondisi di mana kebutuhan pembangunan industri sangat mendesak sementara teknologi belum dikuasai di dalam negeri.

“Teknologi belum dikuasai sebagaimana dimaksud meliputi kondisi teknologi industri belum dikuasai sebagian atau seluruhnya di dalam negeri,” bunyi ketentuan Pasal 3 ayat (4). Adapun kebutuhan pembangunan Industri yang sangat mendesak, meliputi teknologi industri yang dibutuhkan tidak dapat segera diadakan di dalam negeri melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.

Kemudian, pengadaan dilakukan apabila terdapat ancaman terhadap keberlangsungan industri dalam negeri dan/atau perekonomian nasional.

Selanjutnya, terdapat potensi kehilangan kesempatan memperoleh manfaat teknologi industri secara signifikan. “Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, nilai tambah, daya saing, kemandirian, pelestarian fungsi lingkungan, dan keamanan, keselamatan, serta kesehatan,” bunyi ketentuan pada Pasal 4.

Berdasarkan Perpres 118/2020, Pengusul Proyek wajib melakukan perencanaan terhadap usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci, yang harus dicantumkan dalam dokumen usulan pengadaan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat alasan pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sesuai keadaan tertentu, studi kelayakan, audit teknologi industri, ruang lingkup, bentuk, dan jangka waktu alih teknologi yang dilakukan penyedia teknologi industri dan identifikasi penyedia teknologi Industri.

Selain itu, status keandalan teknologi industri; analisis dampak sosial ekonomi, lingkungan, keamanan dan keselamatan, analisis nilai manfaat uang, skema pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek, analisa dan mitigasi risiko, potensi pemanfaatan teknologi industri, dan tahapan proses alih teknologi.

“Pengusul Proyek dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, akademisi, konsultan, dan/atau asosiasi pelaku usaha,” demikian bunyi Pasal 6.

Sedangkan dokumen usulan pengadaan disampaikan kepada Tim Verifikasi untuk dilakukan penilaian dibantu tim kerja.

“Dalam melakukan penilaian, Tim Verifikasi mengacu pada perencanaan pembangunan nasional,” bunyi Perpres 118/2020. Disebutkan pula, pada Pasal 8 ayat (2), penilaian dilakukan untuk menetapkan bahwa usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci telah memenuhi keadaan tertentu, menentukan teknologi industri yang akan diadakan melalui Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci, yang terdiri atas menetapkan mekanisme pendanaan dan/atau pembiayaan dan menetapkan mekanisme pelaksanaan alih teknologi.

Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dilaksanakan oleh Pengusul Proyek berdasarkan penetapan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.

Sementara itu, penetapan pengadaan dilakukan menteri selaku ketua Tim Verifikasi berdasarkan rekomendasi tim kerja. Diterangkan pada Pasal 13, Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dapat dilaksanakan melalui tiga acara, yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah; penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara; atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dikoordinasikan oleh Tim Verifikasi yang diketuai oleh menteri, dengan pengarah yang terdiri dari empat menteri koordinator. Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Presiden. “Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran Kementerian Perindustrian,” bunyi Pasal 32.

Perpres ini juga mengatur tentang alih teknologi. Di mana dalam Pasal 24 (ayat 1) disebutkan bahwa penyedia Teknologi Industri wajib melakukan alih teknologi kepada Penerima Teknologi Industri dengan melibatkan Pengusul Proyek.

Pasal 24 ayat (3), juga menyatakan apabila Penyedia Teknologi Industri tidak melaksanakan kewajiban alih teknologi akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses alih teknologi juga dijabarkan pada Pasal 25 ayat (1), yang menyatakan bahwa Alih Teknologi dilaksanakan mulai dari tahapan perencanaan, rancang bangun dan perekayasaan, pengadaan, konstruksi, uji coba operasi (commissioning), pengoperasian dan pemeliharaan, dan/atau penutupan (decommissioning).

“Pengusul Proyek melakukan pengembangan terhadap Teknologi Industri yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di dalam negeri,” demikian bunyi Pasal 27 Perpres, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada 22 Desember 2020.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mendikbudristek Respons Positif Pemberdayaan SAD yang Diusung Universitas Jambi

Mendikbud Nadiem Makarim akan melihat dari dekat pemberdayaan suku anak dalam (SAD) di Sarolangun, Jambi terutama pada aspek pendidikannya.

NASIONAL | 21 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Cak Nanto: Main Hakim Sendiri Tidak Dibenarkan

Cak Nanto menyebut tindakan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece, tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 21 September 2021

DPR Tetapkan 7 Hakim Agung, Herman Herry: Selamat Bekerja

DPR telah menetapkan tujuh hakim agung dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 21 September 2021

MPR Dukung Langkah TNI-Polri Tumpas KKB

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendukung langkah TNI-Polri menumpas KKB di Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

Fadli Zon: Pemerintah Harus Memperkuat Alutsista

Fadli Zon mengatakan pemerintah harus lebih keras lagi dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

NASIONAL | 21 September 2021

Sandiaga Uno, Menteri Pertama yang Kunjungi Kampung Yoboi di Papua

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyebut Sandiaga Uno menjadi menteri pertama yang mengunjungi Kampung Yoboi, Kawasan Danau Sentani, Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

SBY dan AHY Kenang Almarhumah Ibu Ageng

SBY dan AHY mengenang Almarhumah Hj. Sunarti Sri Hadiyah binti Danu Sunarto atau Ibu Ageng Sarwo Edhie Wibowo.

NASIONAL | 21 September 2021

Dukung Transformasi Perusahaan Reasuransi Nasional, Indonesia Re dan Kejagung Teken MoU

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menandatangani perjanjian kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

NASIONAL | 21 September 2021

Matindas Rumambi: Akurasi Data Bansos Harus Sesuai Kondisi Lapangan

Matindas J Rumambi menegaskan akurasi data bansos harus sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

NASIONAL | 21 September 2021

Pengesahan Perjanjian MLA RI-Rusia Dukung Kerja Sama Hukum Bilateral

Pemerintah dan DPR telah selesai membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Lewandowski Raih Penghargaan Sepatu Emas

Lewandowski Raih Penghargaan Sepatu Emas

BOLA | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings