Mafia Tanah Marak karena Dibiarkan Negara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mafia Tanah Marak karena Dibiarkan Negara

Selasa, 16 Maret 2021 | 11:13 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus-kasus mafia tanah berulang kali terjadi. Terakhir yang cukup menarik perhatian publik, yakni kasus yang dialami keluarga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), S. Kendi Budiardjo menyatakan, terus berulangnya kasus mafia tanah lantaran terjadinya pembiaran oleh negara. Aparat pemerintah, disebut Budiardjo kerap berpihak pada pemilik modal, bukan kepada kebenaran. "Kenapa terjadi perampasan tanah terus-menerus, tidak berkesudahan yaitu karena terjadinya pembiaran oleh negara kesimpulannya hanya itu. Kalau negara tidak melakukan pembiaran ini tidak terjadi," kata Budiardjo dalam keterangannya, Selasa (16/3/2021).

Budiardjo menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali meluapkan kemarahannya atas kasus perampasan tanah atau mafia tanah yang terjadi. Namun, para pembantunya justru membangkang dengan berpihak pada pemilik modal. "Pak Jokowi sudah mau sudah mau di depan sudah. Terbukti tanggal 3 Mei 2019, pak Jokowi sudah marah di dalam ratas (rapat terbatas) tapi para pembantunya membangkang. Terakhir bulan Februari yang menyatakan tindak tegas sama backing-nya," kata Budiardjo.

Dibeberkan Budiardjo, praktik mafia tanah sudah terjadi lama, tetapi hingga saat ini tak kunjung dapat diberantas hingga tuntas. Hal ini terjadi lantaran sistem yang ada membuka celah terjadinya mafia tanah. Dituturkan, sejak 1993, Dirjen Pajak Departemen Keuangan saat itu sudah menyerahkan seluruh girik ke Kantor Pertanahan. Dengan demikian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya sudah memiliki seluruh data terkait pertanahanan. Namun, persoalannya, BPN kerap menolak membuka warkah ketika terjadi perampasan tanah yang diakibatkan terbitnya sertifikat di atas tanah milik korban.

Padahal, warkah tanah ini diyakini Budi bisa membuktikan dengan cepat kepemilikan tanah yang sah. BPN justru mengarahkan para korban mafia tanah yang mayoritas tidak mengerti mengenai persoalan tanah ke pengadilan. Ketika proses pengadilan, lagi-lagi BPN yang dihadirkan sebagai saksi ahli menolak membuka warkah dengan salah satu alasannya warkah merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka ke publik. Akibat minimnya pengetahuan mengenai dokumen tanah, korban atau pemilik sah menjadi pihak yang kalah dalam proses persidangan melawan sindikat mafia tanah yang telah menyiapkan berbagai dokumen, termasuk dokumen palsu. "Harusnya yang menang pemilik lama. Kenapa pelaku mafia tanah ini yang menang? Di sini kita menduga ada keterlibatan oknum-oknum BPN," katanya.

Untuk itu, Budi mendorong para korban mafia tanah, terutama anggota FKMTI untuk mengumpulkan dan menyusun secara sistematis data dan dokumen persoalan yang mereka hadapi. Budi meminta para korban mafia tanah untuk menolak jika diarahkan BPN menempuh jalur gugatan perdata. Sebaliknya, dengan dokumen dan bukti yang dimiliki, Budi mendorong para korban mafia tanah untuk melaporkan ke aparat kepolisian dengan delik pidana. Hal ini lantaran Budi meyakini sertifikat tanah yang diterbitkan BPN kepada para pelaku mafia tanah didasari atas dokumen yang palsu. Apalagi, kata Budi, atas perintah Presiden Jokowi, aparat kepolisian memberikan atensi terhadap kasus-kasus mafia tanah.

Sekjen FKMTI, Agus Muldya menekankan, pihaknya terus mendorong agar BPN berani beradu data dengan para korban mafia tanah secara terbuka. Melalui adu data ini diharapkan akan membuat terang setiap kasus mafia tanah yang terjadi. "Saya pada berbagai forum terus menyampaikan mari buka data secara terbuka dan live supaya terungkap fakta-fakta sebenarnya sehingga mafia tanah ini bisa tuntas diberantas," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Massal di Gianyar dan Denpasar

Presiden Jokowi bertolak ke Provinsi Bali untuk meninjau vaksinasi massal di Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Sidang Rizieq Syihab Digelar Virtual

Rizieq Syihab menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakara untuk tiga perkara.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Setahun Pandemi Covid-19, Tantangan Kehilangan Pembelajaran Masih Berlanjut

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak skala besar di Indonesia, khususnya dalam memenuhi hak-hak anak, salah satunya pendidikan.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Orient Riwu Telah Lepas Kewarganegaraan AS

Pada Februari 2021, Orient resmi melakukan pelepasan kewarganegaran AS di Kedubes AS.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Orient Riwu Tidak Pernah Ajukan Pelepasan Kewarganegaraan WNI

Tidak pernah ada laporan mengenai kewarganegaraan ganda sampai dengan selesainya tahapan Pilbup Sabu Raijua.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Direksi Pelindo I Dirombak, Prasetyo Ditunjuk Jadi Dirut

Menteri BUMN, Erick Thohir, merombak jajaran direksi PT Pelindo I. Dalam perombakan ini, Prasetyo ditunjuk menjadi direktur utama (dirut).

NASIONAL | 16 Maret 2021

Perangi Radikalisme, Milenial Harus Dengarkan Ceramah yang Menyejukkan

Tugas generasi muda dan umat Islam adalah memberikan inspirasi, memberikan solusi bagi negeri ini dan dunia, bukan justru menampilkan wajah Islam yang radikal.

NASIONAL | 15 Maret 2021

Sekolah Tatap Muka Wewenang Pemda dan Orang Tua

Syaiful Huda menyebut sekolah tatap muka menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda) dan orang tua.

NASIONAL | 15 Maret 2021

Pasang Panel Atap Masjid, Seorang Buruh Harian Tewas Tersengat Listrik

Seorang buruh, M Zaenudin (41) tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat memasang panel untuk atap masjid.

NASIONAL | 15 Maret 2021

Tolak Politisasi Kampus, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor Partai Demokrat

Puluhan Mahasiswa menggeruduk kantor DPP Partai Demokrat pimpinan AHY di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021) malam.

NASIONAL | 15 Maret 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS