Toleransi Terbangun, Politikus PKS: Perbedaan Tidak Lagi Jadi Sumber Pertentangan

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf menekankan pentingnya toleransi dari seluruh rakyat Indonesia yang berbeda keyakinan untuk menjaga kesucian Ramadan. Menurut Bukhori, toleransi yang terbangun akan membuat perbedaan tidak lagi menjadi sumber pertentangan.

"Ketika toleransi itu terbangun, maka akan menjadi satu perilaku kolektif yang baik. Dengan begitu kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan nyaman, damai. Perbedaan yang ada menjadi sesuatu yang tidak lagi menjadi sumber pertentangan," ujar Bukhori dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR bertema "Menjaga Toleransi di Bulan Suci Ramadan", di gedung DPR, Jakarta, Senin (12/4/2021).

Toleransi sebagaimana dimaksud Bukhori ialah sikap saling menghormati. Selama bulan suci Ramadan, menurut Bukhori, masyarakat yang menjalankan ibadah puasa atau yang tidak, sepatutnya menjaga sikap di ruang publik.

Bukhori menuturkan dalam rangka menghadirkan toleransi, maka masyarakat perlu menjadikan tradisi, keadaban, dan etika sebagai standar hubungan antar sesama. Bukhori menegaskan, negara secara tegas telah menjamin kebebasan beragama bagi masyarakat.

Hal itu termaktub dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Bukhori menyatakan konstitusi meletakkan agama sebagai satu dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukhori berpesan kepada seluruh komponen bangsa untuk meningkatkan toleransi.

Sementara itu, Peneliti dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Okky Tirto menyatakan persoalan toleransi sejatinya sudah selesai bagi bangsa Indonesia. Namun, menurut Okky, faktanya praktik intoleransi masih terjadi.

"Banyak terjadi di kata-kata besar yang notabene tingkat pendidikan msyarakatnya cukup tinggi. Begitu bersentuhan dengan agama justru kelompok ini cenderung tampil paling depan," ungkap Okky.

Hal demikian, menurut Okky, terjadi akibat klaim doktrin merasa paling benar dan yang berbeda justru salah. Okky menyatakan pemerintah tidak cukup hanya mengimbau untuk menghilangkan intoleransi tersebut.

"Negara harus mengatur ya secara jelas dan tegas. Bila perlu yang melakukan pelanggaran harus dikenai sanksi," ucap Okky.