PKS Ungkap Alasan Tak Terburu-buru Bersikap Soal Pilkada lewat DPRD

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum terburu-buru menentukan sikap terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. PKS menyatakan masih memerlukan kajian mendalam sebelum memutuskan mendukung atau menolak kebijakan tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid mengatakan, partainya saat ini masih menghimpun masukan dari berbagai pihak, terutama struktur internal PKS di daerah.

“Kami punya mekanisme di internal. Sekarang kami ingin mendengarkan pandangan dari DPW, DPD, serta kader-kader di daerah, bagaimana sikap dan pandangan mereka,” ujar Kholid kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Selain aspirasi internal, PKS juga menunggu kajian akademik serta pandangan dari koalisi masyarakat sipil terkait kelebihan dan kekurangan pilkada melalui DPRD. Menurut Kholid, berbagai masukan tersebut menjadi alasan partainya tidak tergesa-gesa bergabung dengan kubu yang pro maupun kontra terhadap wacana tersebut.

“Kami tidak terlalu terburu-buru untuk membuat keputusan. Perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif,” tegasnya.

Kholid juga menyinggung sejarah pelaksanaan pilkada melalui DPRD yang pernah diterapkan pada era Orde Lama dan Orde Baru, sebelum akhirnya diganti dengan pilkada langsung pada masa reformasi. Evaluasi terhadap pengalaman tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi PKS.

“Kita harus objektif, rasional, dan akademis. Bagaimana evaluasi pilkada langsung selama 20 tahun ini? Lalu apa alternatifnya jika memang perlu ada koreksi?” kata Kholid.

Ia menegaskan, pembahasan wacana pilkada ke depan harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat luas. “Itu yang ingin kami dorong, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik,” pungkas Kholid.