Lembaga Survei Nilai Pilkada lewat DPRD Perlu Dikaji Ulang

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah lembaga survei menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD layak dipertimbangkan, terutama karena tingginya biaya politik dalam pilkada langsung yang dinilai membebani kandidat dan berpotensi memicu praktik korupsi.

Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menyebut biaya politik dalam pilkada langsung sudah muncul sejak tahap pencalonan hingga kampanye dan ‘pembelian suara’. Menurut dia, ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.

“Perjalanan pilkada langsung sejak 2005 menunjukkan biaya politik yang sangat tinggi, mulai dari proses kandidasi di partai, kampanye, hingga pembelian suara,” ujar Yusak, Selasa (17/2/2026).

Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai pilkada tidak langsung, kerap dikaitkan dengan efisiensi anggaran karena memangkas banyak tahapan pemilihan. Melalui pengubahan sistem menjadi pilkada tidak langsung, menurut Iwan akan ada banyak proses pilkada yang terpangkas dan membuat anggaran menjadi lebih efisien. 

“Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” kata Iwan.

Pandangan serupa datang dari Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah. Ia menilai demokrasi tidak selalu identik dengan pemilihan langsung karena konstitusi hanya mensyaratkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. 

Menurutnya, sistem perwakilan melalui DPRD tetap memiliki legitimasi karena anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat, sekaligus dinilai mampu menekan biaya politik dan meredam polarisasi sosial yang kerap muncul dalam pilkada langsung.

“Undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Demokratis itu tidak identik dan tidak selalu harus dimaknai sebagai pemilihan langsung,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, pengalaman pilkada langsung selama hampir dua dekade menunjukkan  kontestasi terbuka sering kali diiringi kampanye negatif, politik identitas, dan mobilisasi berbasis sentimen primordial. Kondisi ini membuat masyarakat terbelah tajam, bahkan setelah pemilu usai.