ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Wacana Pilkada Tidak Langsung, Perludem Nilai Sarat Motif Kekuasaan

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:00 WIB
HM
DM
Penulis: Hanif Musyaffa | Editor: DM
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD sarat dengan motif perebutan kekuasaan oleh elite politik.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD sarat dengan motif perebutan kekuasaan oleh elite politik. (Beritasatu.com/Irwan Setiawan)

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD sarat dengan motif perebutan kekuasaan oleh elite politik.

Peneliti Perludem, Iqbal Kholidin, menegaskan partai politik (parpol) besar akan menjadi pihak yang paling diuntungkan apabila Pilkada 2029 digelar secara tidak langsung.

“Alih-alih soal efisiensi, temuan kami menunjukkan motif kekuasaan jauh lebih dominan. Akan terjadi persaingan politik yang sangat timpang, terutama karena dominasi partai tertentu di DPRD,” kata Iqbal di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

ADVERTISEMENT

Iqbal memaparkan, berdasarkan analisis Perludem, partai-partai yang saat ini tergabung dalam koalisi pemerintahan berpotensi memenangkan Pilkada 2029 bahkan sebelum pemilihan berlangsung. Kondisi tersebut dinilai berbahaya bagi kualitas demokrasi.

“Ini seharusnya menjadi alarm bagi partai politik karena ada di antara mereka yang akhirnya tidak mampu bersaing dan tidak bisa menjadi representasi masyarakat,” ujarnya.

Selain menciptakan kompetisi yang tidak sehat antarpeserta politik, pilkada tidak langsung juga dianggap mengancam keberadaan calon independen. Alasannya, calon nonpartai tidak memiliki basis suara di DPRD yang menjadi penentu hasil pemilihan.

Iqbal menegaskan, sistem pilkada langsung yang selama ini diterapkan masih mencerminkan prinsip demokrasi. Ia mencontohkan calon kepala daerah umumnya telah melalui proses kaderisasi partai, pendidikan politik, serta pengalaman di tengah masyarakat sebelum dicalonkan.

Menurutnya, apabila tujuan utamanya adalah efisiensi anggaran, yang perlu dibenahi justru tata kelola penyelenggaraan pilkada, bukan dengan mengubah sistem pemilihan yang telah memberikan hak langsung kepada rakyat.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Lembaga Survei Nilai Pilkada lewat DPRD Perlu Dikaji Ulang

Lembaga Survei Nilai Pilkada lewat DPRD Perlu Dikaji Ulang

NASIONAL
Wacana Pilkada via DPRD, Lemhannas Minta Dikaji Menyeluruh

Wacana Pilkada via DPRD, Lemhannas Minta Dikaji Menyeluruh

NASIONAL
Pilkada Tidak Langsung Dipertanyakan, Demokrasi Jadi Taruhan

Pilkada Tidak Langsung Dipertanyakan, Demokrasi Jadi Taruhan

NASIONAL
Tak Lebih Murah, Pilkada via DPRD Picu Transaksi Elite-Korupsi Politik

Tak Lebih Murah, Pilkada via DPRD Picu Transaksi Elite-Korupsi Politik

NASIONAL
Perludem Kritik Alasan Efisiensi di Balik Wacana Pilkada Tak Langsung

Perludem Kritik Alasan Efisiensi di Balik Wacana Pilkada Tak Langsung

NASIONAL
Komisi II DPR: Semua Opsi Perubahan Sistem Pilkada Terbuka

Komisi II DPR: Semua Opsi Perubahan Sistem Pilkada Terbuka

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon