Perludem Kritik Alasan Efisiensi di Balik Wacana Pilkada Tak Langsung

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mempertanyakan alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar munculnya wacana penerapan pilkada tidak langsung atau lewat DPRD. Perludem mendesak partai politik yang menyetujui gagasan tersebut untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut secara mendalam.

Peneliti Perludem, Iqbal Kholidin, menilai besarnya anggaran pilkada maupun keinginan melakukan penghematan tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung.

“Yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu, mahal itu di mana? Apakah pada biaya penyelenggaraan pilkadanya atau justru biaya politiknya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Menurut Iqbal, upaya efisiensi anggaran baru dapat dicapai apabila tata kelola penyelenggaraan pilkada dibenahi terlebih dahulu. Ia menyoroti berbagai komponen biaya yang selama ini membengkak, seperti biaya kampanye politik dan pendaftaran internal di partai politik.

Perludem menegaskan, masih banyak opsi efisiensi yang dapat ditempuh tanpa harus mengubah sistem pilkada langsung yang sudah berjalan. Langkah tersebut, antara lain melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan, perbaikan pemungutan suara, hingga pengetatan aturan kampanye peserta pilkada.

“Opsi-opsi itu bisa kita atur dan akan kami usulkan,” tambah Iqbal.

Perludem memandang alasan efisiensi anggaran kerap dijadikan pembenaran semata. Menurut mereka, perebutan kekuasaan di kalangan elite politik justru dinilai menjadi faktor yang lebih dominan di balik menguatnya wacana pilkada tidak langsung.