Putusan MK Soal Uji Materi Pasal 74 UU TPPU Dukungan Nyata Berantas Pencucian Uang
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Putusan MK Soal Uji Materi Pasal 74 UU TPPU Dukungan Nyata Berantas Pencucian Uang

Rabu, 30 Juni 2021 | 14:21 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengapresiasi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi (judicial review) atas penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Dalam putusannya yang dibacakan pada Selasa (29/6/2021), MK mengabulkan seluruh gugatan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang meminta agar penyidik PNS memiliki wewenang mengusut kasus pencucian uang. Dalam putusan itu, MK berpendapat frasa penyidik pidana asal dalam Pasal 74 UU TPPU memberikan pengertian dalam arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dengan demikian, putusan MK membukakan jalan bagi PPNS guna menyidik tindak pidana asal sekaligus penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Dian Ediana Rae menilai putusan MK tersebut progresif karena membuat penegakan hukum dalam perkara tindak pidana asal dan TPPU dapat bersifat multi-investigator. Putusan ini, kata Dian sangat penting untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat kejahatan terkait ekonomi.

“Putusan progresif MK sangat penting dalam rangka optimalisasi penyelamatan aset (asset recovery) hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana kelautan dan perikanan, dan seluruh tindak pidana asal dengan motif ekonomi lainnya,” kata Dian dalam keterangannya, Rabu (30/6/2021).

Dalam putusannya MK menyatakan secara jelas dan tegas (expressis verbis), tidak ada pengecualian siapa pun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana. Dengan kata lain, tidak ada alasan hukum apa pun yang dapat dibenarkan apabila penegasan norma Pasal 74 UU TPPU dimaknai secara terbatas dalam penjelasan Pasal 74 UU tersebut.

Putusan MK memiliki konsekuensi atas penjelasan Pasal 74 UU TPPU, yang harus dimaknai yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.

"Atas dasar tersebut, putusan MK telah memperluas kewenangan PPNS yang sebelumnya tidak termuat dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU," katanya.

Dian menekankan, putusan MK ini menjadi momentum memperkuat rezim anti-pencucian uang di Indonesia dengan dihapuskannya batasan penyidik tindak pidana asal yang sebelumnya hanya meliputi enam lembaga yaitu Polri, Kejaksaan Agung Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan ini, Dian mengapresiasi sinergi yang terjalin baik dan positif antara PPATK dengan sejumlah lembaga penegak hukum, termasuk PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Diketahui, pemohon dalam perkara uji materi dengan Nomor 15/PUU-XIX/2021 ini merupakan PPNS KKP dan PPNS KLHK. Pemohon mengalami kerugian konstitusional dikarenakan keterbatasan kewenangan penyidikan perkara TPPU yang dimiliki oleh PPNS KKP dan PPNS KLHK. Para pemohon mengatakan ada pertentangan substansi antara ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dian pun mendorong seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam menangani perkara pencucian uang. Ia berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas PPATK bersama seluruh penegak hukum lainnya guna mendukung penegakan hukum anti-pencucian uang yang adil dan bermartabat.

“Sinergi penegakan hukum anti-pencucian uang diharapkan dapat mendorong terwujudnya stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan,” kata Dian.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Waspada Cuaca Ekstrem di 28 Wilayah Ini

BMKG memberikan peringatan dini agar waspada akan cuaca ekstrem untuk curah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di 28 wilayah di Tanah Air.

NASIONAL | 28 November 2021

Joksyn Gelar Turnamen Layangan Khusus Teknik Ulur

Joksyn menggelar turnamen layangan dengan teknik ulur dalam rangkaian Tour de Joksyn.

NASIONAL | 28 November 2021

Susun Rencana Kerja 2023, Kementerian ATR Samakan Persepsi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan Penyiapan Penyusunan Rencana Kerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023.

NASIONAL | 28 November 2021

Ini Target Indonesia dalam Sidang ITTO ke-57

Indonesia akan all out untuk mengupayakan agar Yuri Octavian Thamrin dapat terpilih sebagai Direktur Eksekutif ITTO periode 2021-2025.

NASIONAL | 28 November 2021

Temianus Magayang Bawa Senpi dan Amunisi Saat Ditangkap

Anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) bernama Temianus Magayang membawa senjata api rakitan yang dilengkapi amunisi saat ditangkap Satgas Nemangkawa

NASIONAL | 27 November 2021

KKB Temianus Magayang Terlibat Pembunuhan Staf KPU Yahukimo

Anggota KKB yang juga anggota KNPB Temianus Magayang yang ditangkap Satgas Nemangkawi terlibat kasus pembunuhan staf KPU Yahukimo, Hendrik Jovinski.

NASIONAL | 27 November 2021

Unhan dan PII Bentuk Badan Kejuruan Teknik Militer

Dengan kehadiran Badan Kejuruan Teknik Militer, penguasaan teknologi militer dan industri pertahanan di Indonesia dapat diakselerasi secara signifikan.

NASIONAL | 27 November 2021


Dudukkan Penangkapan Anggota MUI Secara Proporsional

Ridlwan Habib mengatakan, masyarakat hendaknya mendudukkan masalah penangkapan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas dugaan kasus terorisme secara proporsional.

NASIONAL | 27 November 2021

Kabupaten Banggai Raih Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Banggai menerima piagam penghargaan dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021 yang digelar Kementerian PPN/ Bappenas.

NASIONAL | 27 November 2021


TAG POPULER

# Indonesia Terbuka


# Bambang Soesatyo


# Pemuda Pancasila


# Penerima Vaksin Covid-19


# Penghinaan Etnis



TERKINI
Perluas Pelayanan di Sumut, PPI Ikut KIM Investment Expo

Perluas Pelayanan di Sumut, PPI Ikut KIM Investment Expo

NASIONAL | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings