Agar Layanan Pemerintah Efektif, Wapres: Percepat Digitalisasi Pemerintahan

Kamis, 1 Juli 2021 | 19:26 WIB

Penulis: Markus Junianto Sihaloho | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menjadi pembicara kunci pada Webinar Series seri ke-2 bertajuk “Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Indonesia”, yang diselenggarakan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional, Kamis, 25 Maret 2021. (Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta agar ada percepatan digitalisasi pemerintahan. Sehingga dukungan terhadap penataan proses bisnis tematik sangat diperlukan.

"Saat ini yang mendesak adalah percepatan digitalisasi pelayanan publik, seperti perizinan, pariwisata, UMKM, dan bantuan sosial," kata Wapres Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2021 melalui konferensi video, Kamis (1/7/2021).

Lebih lanjut, Wapres mengatakan hal ini perlu ditunjang dengan percepatan digital service platform, dan percepatan interoperabilitas data secara digital.

Selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Wapres meminta Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, BKN, LAN, semua kementerian dan lembaga, serta Pemda untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.

Selain transformasi digital, Wapres meminta dilakukan percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Hal ini menurutnya memerlukan dukungan terhadap penataan organisasi berbasis kinerja. Di samping itu juga optimalisasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional, dan mobilitas ASN yang agile atau lentur.

Wapres juga menekankan pentingnya collaborative working pada penyusunan kebijakan dan program prioritas pemerintah.

"Dalam kaitan ini penting untuk merancang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dapat kompatibel dan akomodatif bagi sistem kerja kolaboratif seperti untuk penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan penanggulangan pandemi Covid-19," ujarnya.

Langkah berikutnya adalah percepatan reformasi birokrasi Daerah. Termasuk penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Lalu perwujudan Manajemen Talenta Nasional. Baginya, ketersediaan Sistem Database Manajemen Talenta Nasional sangatlah penting.

"Agar terjadi fleksibilitas, mobilitas, dan mutasi ASN di tingkat pusat dan daerah berdasarkan kebutuhan dan merit sistem," pungkas Wapres.