Dorong Sidang Istimewa MPR, MS Kaban Diminta Tidak Membodohi Rakyat

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute, Lukman Edy meminta MS Kaban tidak membodohi rakyat. Hal ini terkait pernyataan Kaban yang mendorong Sidang Istimewa MPR digelar untuk mengadili Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Lukman, komentar Kaban tersebut memiliki dua perspektif.

Pertama, Kaban pura-pura bodoh dan tidak memahami konstitusi. Padahal, menurut Lukman, Kaban salah satu pelaku amendemen UUD 1945, ketika masih menjadi anggota DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB). Lukman menambahkan, banyak ahli tata negara di PBB, sebut saja Yusril Ihza Mahendra, dan Hamdan Zoelva.

"Jadi tidak mungkin kalau MS Kaban tidak paham dengan proses pemberhentian seorang presiden seperti yang diatur dalam pasal 7A dan 7B UUD 1945. Beliau memang sedang memainkan peran pura-pura bodohnya," ujar Lukman, Rabu (21/7/2021).

Kedua, Lukman mengatakan, Kaban sedang membodoh-bodohi rakyat dengan cerita bohongnya soal kemungkinan Sidang Istimewa MPR dalam rangka melengserkan Jokowi, apalagi dengan alasan soal penanganan Covid-19.

"Padahal kita semua bisa menyaksikan bagaimana seriusnya Presiden Jokowi mengatasi Pandemi ini. Soal kesehatan masyarakat dan soal menjaga pertumbuhan ekonomi dikerjakan serius dan sistematis walaupun tantangan juga besar. Tantangan bukan hanya untuk Indonesia saja tapi juga global. Pandemi ini bukan hanya menyerang Indonesia tetapi juga dunia," ujar Lukman.

Lukman menegaskan Jokowi dan Tim Pananganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional berusaha keras agar pandemi tidak membesar seperti negara-nagara lain. Upaya pemerintah selama ini, kata Lukman, terbukti berhasil.

"Indonesia relatif jauh lebih kecil korbannya dibandingkan negara lain, baik itu gelombang 1 maupun gelombang ke 2. Begitu juga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga positif diatas 0 %, bandingkan dengan negara lain yang jauh terseok dengan pertumbuhan minus," ucap Lukman.

"Melihat apresiasi masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mengatasi pandemi melalui beberapa survei yang dominan positif dan melihat peta politik di Senayan, jelas MS Kaban juga memainkan peran membodohi rakyat, sekaligus memprovokasi dengan fake and false information," tutur Lukman.

Dari berbagai hasil survei, Lukman menambahkan, lebih dari 60% masyarakat masih puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Lukman menegaskan kekuatan politik di Senayan juga demikian. Ditegaskan, Jokowi masih didukung mayoritas fraksi di DPR.

"Yang suka nyinyir kan cuma tinggal PKS dan Partai Demokrat. Sementara fraksi lainnya masih memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi. Bahkan faktanya hampir tidak ada kebijakan Presiden yang ditolak Senayan. Politiknya, Presiden kuat di Senayan," demikian aktivis Nahdlatul Ulama tersebut.