Anggota DPR: Cabut HET Minyak Goreng Kemasan Bukan Solusi

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan menyebutkan, keputusan pemerintah mencabut peraturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng bukanlah solusi dalam menghadapi carut-marut persoalan minyak goreng.

"Sebelumnya Mendag bilang bahwa HET minyak goreng tak akan dicabut, tetapi ketika minyak goreng langka akibat ulah spekulan dan pengusaha, lalu HET dinyatakan dicabut dan dampaknya harga minyak goreng menjadi sangat tinggi, dan yang pasti akan memberatkan beban ekonomi rakyat," ujar Johan, Sabtu (19/3/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Johan menyesalkan cara kerja pemerintah dalam urusan minyak goreng ini. Hal itu berdampak pada fluktuasi harga yang tidak terkendali selama berbulan-bulan, kelangkaan minyak goreng di pasaran. Ditambah lagi fenomena antre beli minyak goreng yang dialami rakyat.

Baca Juga: Polemik Minyak Goreng, Dasco Minta Kebijakan Mendag Berpihak kepada Rakyat

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa minyak goreng merupakan salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna.

"Kelangkaan di pasaran pasti berdampak langsung kepada konsumen, baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri, terutama UMKM pengolahan makanan, karena itu harusnya masih banyak upaya solusi yang lebih tepat untuk memprioritaskan kepentingan rakyat dalam urusan minyak goreng ini," tutur Johan.

Melihat tren kenaikan harga merupakan kejadian yang selalu berulang setiap tahun apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran, ia berharap pemerintah belajar dari pengalaman tahun sebelumnya.

Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat langkah strategis untuk menghadapi berbagai gejolak pasar seperti naiknya harga CPO di pasar internasional agar tidak berdampak serius pada fluktuasi harga minyak goreng di dalam negeri.

Baca Juga: Rachmat Gobel Sebut Negara Kalah dan Gagal soal Minyak Goreng

"Pemerintah harus punya roadmap strategic dalam tata kelola pasokan dan harga minyak goreng agar bisa menghadapi permainan mafia pangan serta berkomitmen mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya," tambah Johan.

Selanjutnya Johan meminta semua pihak agar lebih peduli mendesak pemerintah supaya tidak main-main dalam urusan minyak goreng ini.