Dibatalkan Jadi Pembicara HAM oleh USAID, Bima Arya Kecewa

Sejak 2014, Pemkot Bogor terus berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil untuk melakukan edukasi tentang HAM, implementasi berbagai kebijakan strategis yang ramah HAM dan juga penyelesaian berbagai kasus lama yang bertentangan dengan nilai-nilai keberagaman.

Masuknya nilai-nilai HAM dalam RPJMD, pembangunan infrastruktur bagi kaum difabel, pengembalian fungsi ruang publik untuk kepentingan umum, penguatan sistem meritokrasi dalam penempatan pejabat publik, perlindungan terhadap kebebasan menjalankan ibadah bagi semua keyakinan dan selesainya konflik GKI Yasmin adalah beberapa contoh dari sekian banyak komitmen kuat kami dalam membangun kota yang inklusif dan toleran.

Sebelumnya, Bima Arya menerima surat pembatalan sebagai juru bicara dan juga mencabut Kota Bogor sebagai kota ramah HAM dalam The Indonesia Civil Society Forum 2022.

Pembatalan dan pencabutan itu, dilatarbelakangi Peraturan daerah Bogor nomor 10/2022 tentang "Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual" yang dianggap diskriminasi.