Pekan Depan, Pimpinan DPRD DKI Akan Putuskan Hak Interpelasi

Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan memutuskan jadi atau tidaknya hak interpelasi dilakukan pada pekan depan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan DPRD DKI Jakarta masih akan melakukan rapat pimpinan gabungan pekan depan untuk menentukan nasib hak interpelasi tersebut. Dalam rapat pimpinan gabungan tersebut, akan dilihat apakah pengusulan hak interpelasi memenuhi syarat atau tidak.

"Nanti kita lihat dalam rapat pimpinan dewan gabungan. Memenuhi syarat atau tidak hak interpalasi diusulkan. Terlebih lagi sudah ada beberapa anggota dewan dari tiga fraksi yang mengundurkan diri," kata Ferrial di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (30/5).

Selain membahas pemenuhan syarat hak interpelasi, dalam rapat tersebut juga akan dipastikan permasalahan Kartu Jakarta Sehat (KJS) bukan merupakan masalah teknis, melainkan masalah kebijakan.

Setelah itu, bila hasil rapat pimpinan gabungan ini menyatakan pantas menguusulkan hak interpelasi, maka akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI. Untuk mendapatkan persetujuan dari dewan mengenai pengajuan usulan hak tanya kepada eksekutif.

"Kalau rapat pimpinan merasa pantas, baru rapat paripurna untuk menanyakannya kepada anggota dewan yang lain. Bila dalam rapat paripurna itu ada 50 orang plus 1 yang setuju, baru interpelasi," ujarnya.

Ferrial mengaku tidak tahu menahu berapa jumlah anggota dewan yang masih bertahan mengusulkan hak interpelasi. Menurutnya, hak interpelasi ini merupakan hak individu, sehigga pihak fraksi pun tidak bisa berbuat banyak. Anggota dewan yang masih bertahan dengan pengajuan hak interpelasi ini mayoritas dari Fraksi Partai Demokrat.

"Ini hak individu, fraksi tidak bisa berbuat apa-apa. Lagipula interpelasi ini untuk membuktikan kegiatan pengawasan yang dilakukan legislatif berjalan dengan baik. Jadi saya kira ini bagus lah, merupakan satu kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan maksimal," jelasnya.