Ratusan Sopir Bajaj Minta Jokowi Pecat Kadishub DKI

Jakarta - Ratusan sopir bajaj berbahan bakar bensin (dua tak) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (4/7). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memecat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Udar Pristono.

Orator aksi, Rahmad, mengatakan bahwa program kebijakan Kepala Dishub DKI dan Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI diduga kuat bersinggungan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan pengusaha pengadaan bajaj berbahan bakar gas (4 tak).

"Hal ini terbukti program kebijakan keduanya tentang seleksi atau pelelangan paket investasi jasa angkutan lingkungan roda tiga dua tak menjadi kendaraan BBG-4 tak, patut diduga terlah terjasi modus kongkalikong penyimpangan penyalahgunaan otoritas kewenangan oleh Pristono," kata Rahmad di depan gedung Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (4/7).

Dengan dalih berdasarkan undang-undang dan peraturan serta berkedok investasi pelelangan atau seleksi jasa operator angkutan lingkungan. Ternyata dalih itu yang menyesatkan dan merugikan masyarakat pengemudi angkutan dan merugikan para pemilik angkutan lingkungan kendaraan 2-tak di DKI Jakarta.

"Dengan ini kami menyampaikan pernyataan sikap dan meminta segala hormat kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bersikap tegas tidak ragu-ragu, tidak tulalit dan tidak pelintat pelintut segera copot dang anti Kadishub Udar Pristono dan Kabid Angkutan Darat Dishub Syafrin Liputo," tegasnya.

Para sopir bajak 2-tak ini juga meminta pembatasan usia atau umum kendaraan angkutan lingkungan roda tiga BBG 4-tak selama tujuh tahun dibatalkan. Hentikan dan batalkan seleksi atau pelelangan jasa operator angkutan lingkungan, karena pembelian bajaj menggunakan uang para sopir bajaj, bukan investasi perusahaan pemenang jasa operator.

"Cabut dan batalkan rayonisasi wilayah operasional kendaraan per wilayah kotamadya di DKI Jakarta. Karena peraturan itu sangat mengurangi pendaptan para sopir bajaj. Kami juga minta tetapkan tata cara persyaratan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana sebagai payung hukum pelaskanaan peremajaan kendaraan 2-tak menjadi BBG 4-tak di Jakarta," ujarnya.

Mereka juga menuntut dibatalkannya surat rekomendasi, surat ijin usaha angkutan dan surat ijin operasi kendaraan yang telah mengatasnamakan tanpa persetujuan Gubernur DKI.

Aksi unjuk rasa para sopir bajaj ini sudah merupakan kedua kalinya digelar di depan gedung Balai Kota DKI. Berdasarkan pantauan beritasatu.com, ratusan bajaj diparkirkan di pinggir jalan mulai dari depan jalan Balai Kota hingga ke gedung Lemhanas. Meski hujan, ratusan sopir bajaj tetap setia meneriakkan tuntutan mereka. Akibatnya, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi macet.