Ahok: Sistem Rayonisasi Bajaj Sudah Adil

Jakarta - Sistem rayonisasi bajaj yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dinilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah tepat.

Karena itu, dia tidak bisa memenuhi tuntutan para sopir bajaj yang berdemo di Balai Kota DKI, Kamis (4/7), yaitu menghapus rayonisasi bajaj.

"Mereka menolak sistem rayon untuk bajaj, saya dengarkan tadi tuntutan mereka langsung. Tetapi saya bilang tidak bisa dihapuskan. Kecuali anda antar penumpang keluar rayon. Tetapi kalau tidak dirayonisasi, kan harus ada ukurannya. Kamu juga tidak mau kan kalau ada orang datang cari duit di tempat kamu, dianya tidak pergi-pergi. Itu fair saya kira apa yang sudah diputuskan Dishub," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (4/7).

Saat rapat, suara Ahok sempat meninggi karena menanggapi permintaan dari para pendemo. Ketika diminta penjelasan oleh wartawan, Ahok menyatakan hal itu terjadi karena ada kesalahpahaman saja. Ternyata orang-orang yang bertemu dengan dia bukan sopir bajaj asli, melainkan orang dari LSM yang mengaku punya bajaj.

"Saya nggak tahu yang datang jadinya bukan sopir bajaj. Ternyata LSM yang ngaku punya bajaj, ada bos juga yang biayain," ujarnya.

Terhadap tuntutan pencopotan Udar Pristono dari jabatannya sebagai Kepala Dishub DKI, Ahok juga tidak bisa mengabulkannya. Tuntutan tersebut dinilainya terlalu mengada-ada. Pasalnya, tuduhan yang mengatakan Pristono bermain dengan perusahaan pemenang lelang jasa operator tidak benar.

"Mereka juga punya persepsi seolah-olah Pak Pristono itu ada main dengan perusahaan tertentu. Kita sudah cek, tidak ada yang main-main dalam seleksi ini," tegasnya.

Dalam pertemuan itu, Ahok menawarkan mereka untuk membentuk badan hukum seperti koperasi atau perusahaan terbuka (PT) agar dapat mengikuti seleksi atau pelelangan jasa operator. Tawaran itu mendapat penolakan dengan alasan PT juga bisa memonopoli bajaj.

"Saya bilang siapa bilang. Buktinya Koperasi Sejati itu merk bajajnya lain, dari Cina, bukan dari kita. Jadi sudah kita buka, mau datangkan dari Swedia juga boleh. Asal anda ikut tender sebagai operator," tuturnya.

Tidak hanya itu, Ahok sampai menawarkan bantuan untuk membentuk koperasi supaya bisa tender. Tetapi lagi-lagi mereka menolak. "Anda tidak punya koperasi, kami bikinkan koperasi gratis. Kalau sudah ada ikut tender. Mereka tidak mau ikut tender, katanya bukan uang negara. Yah walaupun bukan uang negara, tapi kan ada kuota. Mereka tolak kuota juga," ungkapnya.

Ahok menjelaskan sistem kuota dan rayonisasi bajaj sudah diterapkan di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menertibkan bajaj yang beroperasi di Ibu Kota yang kerap kali menjadi sumber kemacetan arus lalu lintas.

"Sudah dilakukan kok. Ini orang yang tidak puas saja, tidak mau ikut tender, dengan alasan karena bukan pakai uang negara kenapa harus ikut tender. Yah itu kan tender yang berbeda. Ini samalah kayak lurah Warakas dulu, tidak mau ikut seleksi promosi terbuka. Mereka tidak mengerti masalahnya," tukasnya.