Rawan Penyelewengan, BPK Perketat Pengawasan Bansos Jelang Pemilu

Bali - Proses pemilu dan pilkada di Indonesia kerap kali dilanda kecurigaan akan perbuatan curang, khususnya oleh calon yang memiliki kaitan dengan kontrol keuangan negara. Salah satu modus yang kerap terjadi adalah penggunaan dana hibah semacam bantuan sosial (bansos).

Untuk itu, Ketua BPK RI, Hadi Purnomo, mengaku pihaknya akan semakin mengetatkan pengawasan program demikian dengan membangun pusat data (data center) yang kuat.

"BPK membuat pusat data monitoring yang kuat. Sehingga BPK bisa uji bansos yang dipergunakan pemda secara sistemik," tegas Hadi di sela-sela  pertemuan ke-7 dari Organisasi badan-badan audit negara se-dunia (International Organisation of Supreme Audit Institutions/Intosai) di Hotel Sheraton Bali, Selasa (25/2).

Dengan adanya hal itu, diharapkan BPK akan semakin kuat dalam proses pengujian tiap program bansos. Kalau menurut data BPK diduga ada pelanggaran, BPK bisa langsung cepat mengeceknya.

Hadi menolak untuk membuka sejauh mana efektivitas data center itu karena proses monitoring masih sedang dilaksanakan.

"Yang jelas sistem monitoring hibah dan bansos sudah kita buat. Sehingga makin banyak pengujian karena sampling makin kuat," tandasnya