Mengorbitkan Tokoh Berintegritas

Di Nusantara ini ada banyak orang jujur, berkualitas, dan berintegritas. Mereka ada di sekitar kita, tetapi luput dari perhatian karena lebih suka bekerja daripada mencari popularitas. Mereka memang di luar hitung-hitungan partai politik (parpol) yang sibuk mengumpulkan suara rakyat dan berkoalisi.

"Tapi justru yang ingin kami tekankan adalah dengan kesadaran atas masa depan bangsa, orang-orang berkualitas dan bersih ini harus diperkenalkan kepada rakyat sebagai pemimpin bangsa. Jadi bukan urusan popularitas," ujar aktivis dan pengamat nasional kebangsaan, AM Putut Prabantoro di Jakarta, baru-baru ini.

Konsultan politik yang dalam Pemilu 2014 berhasil mengantarkan sejumlah tokoh menjadi wakil rakyat di DPR ini mengatakan, secara logika kepartaian, tidak ada orang di luar persetujuan partai dapat dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden. Akibatnya, orang yang memiliki potensi memimpin negeri ini akhirnya tidak diperhitungkan.

"Sebenarnya untuk cawapres, ada terobosan yang bisa dilakukan oleh para pimpinan partai pemenang. Hanya saja, dalam kondisi tidak ada satu partai pun yang mencapai persyaratan yang diminta undang-undang, maka terjadilah koalisi yang ada hitung-hitungannya sendiri," tuturnya.

Menurut Putut, yang perlu diingat adalah, pilpres bukan pileg yang dipilih berdasarkan partai. Partai hanyalah sarana yang dipersyaratkan UU untuk mengajukan capres. Logikanya, capres harus ditunjuk oleh partai, sementara cawapres diputuskan berdasarkan hasil keputusan koalisi.

Sebenarnya, ungkap Putu, ada banyak pimpinan bangsa populer ataupun tidak yang dapat dijadikan pertimbangan, meskipun pertimbangan itu sangat jauh dari hitung-hitungan atau logika kepartaian. Dia berharap, pemilihan capres dan cawapres tidak selalu menggunakan dikotomi militer dan nonmiliter, Jawa dan non-Jawa, Islam dan non-Islam, partai koalisi dan nonkoalisi.

Menurutnya, rakyat harus didorong untuk berani memunculkan tokoh nasional yang tidak populer, tetapi integritasnya jelas.
Putut memunculkan sejumlah tokoh yang memiliki integritas, tetapi sebagian tidak dikenal masyarakat dan tidak dilirik partai politik. Di antaranya adalah pejabat dan mantan pejabat, baik sipil maupun militer. Menurutnya, masih banyak tokoh lain yang belum terjaring. Dia menyebutkan 21 tokoh yang berintegritas dan layak diorbitkan.

Mereka adalah Didik Heru Purnomo (mantan kasum TNI), Suryo Prabowo (mantan kasum TNI), Oegroseno (mantan wakapolri), Yunianto Sudriman Yogasara (mantan dansesko AU), Basuki Tjahaja Purnama (wakil gubernur DKI Jakarta), R Priyono (mantan kepala BP Migas), Abdul Kholiq Arif (bupati Wonosobo), Lukas Enembe (gubernur Papua), Ridwan Kamil (wali kota Bandung), Teras Narang (gubernur Kalteng), dan Ganjar Pranowo (gubernur Jateng).

Selanjutnya, Herman Sutrisno (mantan bupati Banjar), La Tinro La Tunrung (bupati Enrekang), Yusuf Wally (bupati Keerom, Papua), KH Maman Imanulhaq (pengasuh Pondok Pesantren Al Mizan, Majalengka), Bima Aria (wali kota Bogor), Tri Rismaharini (wali kota Surabaya), Suyoto (bupati Bojonegoro), Hugua (bupati Wakatobi), Abdullah Azwar Anas (bupati Banyuwangi), dan Ignatius Jonan (dirut PT KAI)

"Sebagian dari yang saya sebutkan itu tidak dikenal masyarakat luas karena memang tidak suka menonjolkan diri. Sebagian lagi sibuk mengurus rakyatnya di daerah masing-masing. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan memilih mereka? Mengapa Jokowi dan Ahok awalnya diragukan kepemimpinannya, tapi pada kenyataannya, sejarah bercerita lain," ucap Putut.

Menurutnya, dikotomi, agama, suku/ras, atau bukan tokoh nasional, harus segera dihapus. Indonesia pantas mendapatkan pemimpin yang terbaiknya dan itu bisa siapa saja tanpa harus melihat apakah dari partai, militer, rakyat biasa dan lainnya. Karena itu, katanya, adalah penting bagi semua pihak, termasuk media, untuk memperkenalkan para pemimpin yang tidak populer, dan keluar dari cara berpikir ala logika partai.

Putut juga mengungkapkan sejumlah persoalan bangsa dan negara yang harus menjadi perhatian serius para pemimpin di Tanah Air. Pertama adalah persoalan otonomi daerah. Hal terpenting adalah mencegah dinasti atau raja-raja kecil, dan masalah kependudukan (60 persen di Jawa yang menjadi bom waktu, 62 persen di antaranya ada di pantura).

Persoalan kedua adalah Kepolisian, yakni kembali ke awal dibentuknya di Mertoyudan, harus pluralis, alat pemerintah bukan alat negara.

Ketiga adalah persoalan kedaulatan laut Indonesia. Tahun 1511, Portugis dan VOC menguasai laut Nusantara. Namun, kita mengabaikan koordinasi dan potensi kelautan yang sangat besar.

Persoalan keempat adalah sektor migas dan sumber energi lainnya, yang seharusnya menjadi alat strategis pemersatu bangsa (sebagai objek vital).

Persoalan kelima adalah karakter bangsa, antara lain masih mengabaikan sejarah, dimulai dengan bahasa Indonesia dan pendidikan Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kerajaan dihidupkan sebagai budaya bangsa.

Keenam adalah persoalan kedaulatan pangan, menghidupkan perdagangan/ekonomi antarpulau, antardaerah.

Ketujuh adalah bagaimana mengelola Indonesia sebagai bangsa agraris.

Bukan Pencitraan
Lantas, siapakah sebenarnya Putut? Putut Prabantoro dikenal sebagai pegiat nasionalisme yang pluralis. Keprihatinannya terhadap kondisi bangsa dan negara ketika ia mengabdi di BP Migas membuatnya tahu ada ratusan konflik perbatasan dan persoalan sumber daya alam berkait energi. Daerah memecahkan diri dengan bungkus pemekaran karena alasan kue manfaat hasil tambang.

Maka Putut menggagas gerakan "Ekayastra Unmada" yang berarti "Semangat Satu Bangsa" pada 2007. Jaringannya yang luas, terutama media massa, membuatnya terbantu untuk menyuarakan gerakan Semangat Satu Bangsa.

Kiprah sebagai konsultan komunikasi dijalani sejak 2003, menyusul pengunduran dirinya sebagai general manager di Lippo Group. Lalu, ia mendirikan Veloxxe Consulting yang bergerak di bidang HRD & komunikasi. Jabatan terakhir di institusi pemerintahan adalah penasihat ahli kepala BP Migas bidang komunikasi dari 2011 hingga lembaga itu dibubarkan pada November 2012.

Pada 2014 Putut ikut mengantarkan Maman Imanulhaq, caleg dari PKB dari Dapil Jabar IX, ke Senayan, dan Ananta Wahana, caleg DPRD Banten dari PDI-P. Sementara Rahmad Pribadi, caleg DPR dari Partai Golkar Dapil Yogyakarta, masih menunggu hitungan pasti dari KPUD mengingat Bawaslu merekomendasikan agar pleno rekapitulasi penghitungan suara dibuka untuk seluruh dapil Yogyakarta.

"Saya tidak pernah melihat persoalan agama, partai atau suku dalam memberi konsultasi. Yang saya perhatikan adalah integritas individu dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara (nasionalisme), menjunjung pluralisme, serta nonpolitik uang," katanya.

Menjadi konsultan komunikasi tidak hanya soal pencitraan atau liputan media tetapi juga soal spirit kebangsaan, yang hanya dapat dibangun dengan idealisme dan tidak ada pragmatisme di dalamnya. Spirit inilah yang menjadi tantangan bagi para politisi pascareformasi.