Pola Orde Baru Coba Dihidupkan Kembali Melalui Babinsa

Jakarta - Maraknya pemberitaan yang menyebut Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dituduh melakukan pendataan bahkan, mengarahkan warga di wilayah Cideng dan Gambir, Jakarta Pusat untuk memilih pasangan tertentu pada Pilpres dianggap tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghidupkan kembali situasi pada masa orde baru.

"Pola-pola ini lazim digunakan pada masa rezim Orde Baru. Pendekatan menggunakan tentara mempengaruhi pilihan warga, tak bisa dibiarkan. Ini mengancam sendi-sendi demokrasi yang dibangun susah payah dengan darah dan air mata, "kata Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Affifuddin, di Jakarta, Kamis (5/6).

Menurutnya, pengerahan Babinsa untuk memenangkan pilpres merupakan preseden buruk dalam era demokrasi. Bukan hanya masyarakat, TNI juga dirugikan karena tentara diperalat untuk mengintimidasi rakyat demi kepentingan politik.

Memperalat tentara, ujarnya, merupakan gaya orde baru dan sangat berbahaya jika tidak ada tindakan hukum merespon pengerahan Babinsa. Bukan hanya Bawaslu, Panglima TNI juga diharapkan mengambil tindakan tegas dengan menindaklajuti kabar tersebut.

"Siapapun tidak boleh mengintervensi pilihan orang. Tentara sekalipun," ujarnya.

Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto menilai, penggalangan dukungan politik melalui tentara sama saja menghidupkan gaya orde baru yang otoritarian.

"Jika hal tersebut benar tindakan tersebut mencederai praktik demokrasi di Indonesia karena, menggunakan cara-cara represif dan intimidatif seperti zaman orde baru," katanya.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan, cara-cara orde baru tidak boleh terulang pada masa orde baru. Presiden SBY diharapkan mengambil tindakan tegas bukan sebatas imbauan yang justru memantik kepanikan.

"Cara-cara ala Orde Baru ini tidak boleh terulang. Bawaslu harus ambil sikap dan tindakan," kata Hendardi.