Tanpa Integritas, Implementasi Visi-misi Capres-cawapres Bakal Nihil

Jakarta - Debat perdana pasangan capres-cawapres diharapkan dapat menunjukan integritas pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla. Tanpa integritas, visi-misi para kandidat diyakini bakal nihil atau tidak dapat diimplementasikan ketika nantinya ditetapkan sebagai pasangan terpilih.

"Yang diukur bukan hanya pengetahuan saja tetapi, integritas. Kira-kira begitu," kata pemandu acara debat Zainal Arifin Mochtar, kepada SP, di Jakarta, Senin (9/6).

Dikatakan, debat yang bakal digelar pada malam ini yang mengambil tema tentang, pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan negara hukum perlu didalami. Penekanannya sendiri ada pada kemampuan dua pasangan kandidat tersebut.

"Pasti akan mendalami visi-misi mereka tetapi, penekanan mengenai visi-misi tersebut ada pada pasangan capres-cawapresnya," katanya.

Pakar hukum Indriyanto Seno Adji juga mengungkapkan hal yang serupa, integritas para kandidat merupakan modal awal yang harus dimiliki pasangan capres-cawapres dalam konteks membangun demokrasi, menciptakan birokrasi yang bersih serta menegakan hukum.

"Tentunya, integritas capres-cawapres juga jadi parameter untuk menentukan suatu negara demokrasi yang bersih," ujarnya.

Menurutnya, untuk menegakan demokrasi, menciptakan birokrasi bersih dan hukum yang tegak harus dimulai dari pembangunan etika, dan integritas sumber daya manusia (SDM) aparatur negara. Untuk merealisasikannya tidak mudah.

"Masalah integritas inilah yang sangat sulit dalam membangun negara demokrasi yang bersih. Para capres-cawapres harus memberikan prioritas membangun integritas dan etika aparatur bersih yang bebas dari pemerintahan yang korup," katanya.

Indriyanto menilai, permasalahan pemerintahan bermula dari karut-marutnya sistem ketatanegaraan. Artinya, persoalan regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan struktur birokrasi perlu diperhatikan.

"Semua masalah pemerintahan yang baik selalu dimulai dengan restorasi sistem ketatanegaraan yaitu, memperbaiki regulasi perundangan, struktur birokrasi yang dapat memangkas terciptanya stigma korupsi. Yang paling mendasar adalah membangun etika dan integritas SDM aparatur negara yang bersih," tegasnya.