Prabowo Dihukum untuk Redam Aksi Rusuh Massa 1998

Jakarta - Anggota tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo menegaskan, calon presiden (capres) nomor urut 1, Prabowo Subianto tidak pernah tersangkut kasus penculikan 13 orang mahasiswa pada tragedi 1998.

Salah satu alasan Prabowo dihukum kala itu lantaran untuk meredam aksi massa, karena Prabowo dikenal sebagai mantu dari penguasa orde baru, Soeharto.

"Prabowo tidak melakukan pelanggaran HAM. Penculikan 13 aktivis tidak tersangkut pada Prabowo. Bahkan dari temuan DKP, tidak ada sedikitpun yang menyangkut kerusuhan 9 Mei 1998. Dia (Prabowo) dihukum untuk meredam massa, karena Prabowo menantu Soeharto," kata Suryo Prabowo, dalam diskusi eksaminasi publik terhadap keputusan DKP, Jakarta, Senin (23/6).

Kala itu kemarahan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto memang seolah tidak terbendung. Hampir seluruh eleman masyarakat menyerukan agar segera dibentuk pemerintahan baru dan ‘menyingkirkan’ dinasti Soeharto

Dijelaskannya, keputusan hukuman Prabowo yang waktu itu menjabat Pangkostrad, banyak dicampuri tekanan tim gabungan pencari fakta, komunitas hukum politik hukum keamanan, dan bahkan kejaksaan maupun kehakiman.

"DKP 19 Agustus. Bulan September dinyatakan tidak ada keterkaitan Prabowo atas semua tuduhan itu. Di sini saya lihat Prabowo dihukum administrasi, karena seolah-olah ada konspirasi antar perwira," ucap Kepala Staf Umum TNI itu.

Masyarakat dihimbau untuk tidak percaya pada apa yang sudah didengar dan lihat, namun harus lebih mempertimbangkan nalar. "Nalar saya, kalau dihukum, harusnya dia (Prabowo) gak boleh ke luar negeri. Tapi pada saat itu dia boleh ke luar negeri," ujar Suryo.

Tapi ironinya, Prabowo justru tidak boleh pulang ke Tanah Air sewaktu pemerintahan BJ Habibie. Kalau Prabowo memang benar-benar dalang dalam kerusuhan, penembak mahasiswa, dan lain sebagainya, setelah Prabowo di luar negeri, seharusnya tidak ada lagi kerusuhan. Namun kenyataannya, kerusuhan terus berlanjut, hingga selesai dilaksanakannya pemilihan umum.