PDI-P Menilai Momentum Wacana Penambahan Jumlah Komisi Tak Tepat

Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eriko Sotarduga mengapresiasi wacana penambahan jumlah komisi. Namun, menurut dia, momentum dari wacana itu kurang tepat.

"Publik akan melihat wacana penambahan jumlah komisi sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan. Ini tidak baik. Momennya kurang tepat," kata Eriko, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/10).

Dia menyatakan, partainya mendukung jika memang penambahan komisi bertujuan mengefektifkan kinerja DPR dalam legislasi, pengawasan dan anggaran. "Kalau dari segi efektifitas pengawasan, legislasi dan anggaran memang lebih banyak komisi lebih bagus. Dengan bertambahnya komisi setiap komisi bisa mendalami setiap mitra kerja," ujar anggota DPR dari Fraksi PDI-P ini.

Jumlah anggota DPR dalam satu komisi, kata Eriko, juga akan berkurang jika memang terjadi penambahan komisi. "Sekarang ini per komisi diisi 50 anggota. Jika ada yang tidak hadir dalam satu komisi tidak terpantau. Dengan komisi bertambah, jumlah anggota DPR di satu komisi berkurang, sehingga kalau ada yang tak hadir bisa dilihat langsung," ujarnya.

Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Saleh Husin mengemukakan baru mendengar ada wacana penambahan jumlah komisi. "Saya justru baru dengar. Kalau saya kira, jumlah komisi yang sebanyak 11 saat ini sudah cukup memadai. Kalau harus diubah lagi akan ada energi yang dibutuhkan demi penyesuaian," katanya.

Oleh karena itu, dia menegaskan, fraksinya menolak penambahan jumlah komisi. "Enggak perlu ditambah," ujarnya.