BEI Berharap Pemerintahan Baru Dorong IPO BUMN

Jakarta - Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hoesen berharap pemerintah baru lebih banyak mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencatatkan diri (listing) di BEI.

Dengan menjadi perusahaan terbuka (Tbk), pengawasan terhadap BUMN dapat dilakukan oleh lebih banyak pihak seperti investor lokal, investor asing, analis, media, mahasiswa maupun masyarakat luas. Dibanding dengan kontrol yang dilakukan oleh beberapa badan/ instansi pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya harap lebih banyak persepsi lagi bahwa perusahaan terbuka dapat mendorong kinerja BUMN, ini saya rasakan sendiri pada perusahaan BUMN perbankan, perlu ada program khusus akselerasi IPO (Initial Public Offering) BUMN oleh Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno, terutama pada decision making-nya, jadi kembali pada political will" paparnya usai diskusi bertajuk "Memanfaatkan Pasar Modal Sebagai Sumber Dana Murah Yang Mudah Diakses" di Jakarta, Selasa (28/10).

Dari total 160 perusahaan BUMN Indonesia, saat ini baru 20 perusahaan BUMN yang tercatat di BEI. Hoesen menilai pengampilan keputusan (decision making) untuk melakukan IPO yang membutuhkan waktu lama bagi BUMN kerap menjadi kendala.

"Mereka harus lapor dulu ke DPR misalnya, saya tidak tahu apa yang masih menjadi pertimbangan pemerintah, tapi saya kira sebagian BUMN sudah ada yang siap dan sudah paham proses IPO," tambahnya.

Padahal menurutnya, IPO dapat meningkatkan performa dan praktik Good Corporate Governance perusahaan BUMN. Semuanya terdata dan terawasi di keterbukaan informasi BEI, baik terkait laporan keuangan maupun aksi perusahaan.

"Jadi tidak ada lagi yang namanya under table (di bawah tangan), bahkan untuk membayari makan politisi DPR saja dibahas di RUPS," tambahnya.

Hoesen mengaku tidak menargetkan satu perusahaan BUMN pun untuk tercatat di BEI tahun depan. Dari target 35 emiten baru tahun depan, semuanya perusahaan swasta.

"Tidak ada BUMN, semuanya swasta," imbuhnya.