Tujuh Calon Sepakat Gabung, Satu Nama Lawan ARB Belum Diumumkan

Senin, 24 November 2014 | 16:31 WIB
MS
B
Penulis: Markus Junianto Sihaloho | Editor: B1
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kanan) memukul gong didampingi, Akbar Tanjung, Idrus Marham dan Nurdin Halid saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar ke VII di Yogyakarta, Selasa (18/11).
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kanan) memukul gong didampingi, Akbar Tanjung, Idrus Marham dan Nurdin Halid saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar ke VII di Yogyakarta, Selasa (18/11). (Antara/Regina Safri)

Jakarta - Politikus senior Golkar yang menjadi inisiator gerakan regenerasi kepemimpinan di partai itu, Agun Gunandjar Sudarsa, memastikan tujuh nama calon ketua umum (ketum) di luar Aburizal Bakrie (ARB), sudah bersatu menghadapi musyawarah nasional (munas) Golkar yang mengagendakan pemilihan ketua umum baru.

Seperti sudah dideklarasikan dan diumumkan kepada publik pada Sabtu (22/11) lalu, Agun mengatakan, ketujuh calon ketum itu sudah bersepakat jadi satu.

"‎Ini semua dilakukan demi menyelamatkan eksistensi Golkar," kata Agun, di Jakarta, Senin (24/11).

Dia melanjutkan, bahwa pihaknya sedang bekerja keras dalam waktu singkat, yakni hanya sisa enam hari sebelum munas 30 November, untuk menyinergikan kekuatan.

"Kami berniat ‎untuk menyinergikan seluruh kekuatan demi menyelamatkan Partai Golkar dari prediksi kemerosotan pada Pemilu 2019," tegas Agun.

Ketujuh calon ketua umum itu adalah Agung Laksono, Airlangga Hartarto, Mohammad Soleman Hidayat, Zainuddin Amali, Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Tohari, dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Kata Agun, akan ada satu nama yang diajukan menjadi calon menghadapi ARB di saat munas dilaksanakan. Sampai sejauh ini, pihaknya belum bisa mengeluarkan nama yang dimaksud.

‎"Ada waktunya itu diumumkan. Belum bisa diumumkan saat ini," imbuhnya.

‎Agun hanya mengingatkan, agar pihak incumbent, yakni ARB, tak sembunyi di balik kata-kata "Munas yang demokratis, tanpa tekanan, dan ancaman".

Menurutnya, kalau bersungguh sungguh ingin demokratis, tanpa tekanan, dan ancaman, maka harus melaksanakan empat hal, yaitu pertama, kubu ARB menghentikan gerakan menggunakan surat-surat dukungan DPD. Kedua, segera menyepakati siapa pimpinan atau presidium munas dari unsur DPP.

Selanjutnya, ketiga, Tata Cara Pemilihan Ketua Umum harus diputuskan dalam pleno DPP. Laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar dan seluruh materi Munas harus disahkan dalam pleno,

"Keempat, rapat pleno mempersiapkan munas minimal dua kali pleno. Yang pertama, pembentukan panitia munas untuk mempersiapkan materi. Kedua, mengesahkan seluruh rancangan materi. Jadi rapat pleno hari ini cukup bicarakan waktu dan tempat Munas saja," jelas Agun.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon