Poros Muda Golkar: Munas Bersama sebagai Solusi Konflik

Jakarta - Poros Muda Partai Golkar (PG) menilai dualisme kepengurusan di tubuh PG tidak mungkin diselesaikan di ranah pengadilan sehingga harus digelar munas bersama untuk menuntaskan konflik yang berlarut-larut.

Alasannya, penyelesaian lewat pengadilan akan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu secara psikologis akan sangat sulit diterima oleh pihak yang kalah dalam pengadilan.

"Jika itu terjadi, Golkar akan kehilangan banyak kader yang akan migrasi ke parpol lain ataupun membentuk partai baru. Tentu saja itu tidak baik buat Golkar ke depan," kata juru bicara poros muda PG Andi HS di Jakarta, Selasa (6/1).

Ia menegaskan rekonsiliasi melalui Musyawarah Nasional (Munas) bersama menjadi satu keniscayaan dan solusi yang terbaik yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.

Munas bersama dengan dua opsi. Pertama, pucuk pimpinan kedua belah pihak, baik Agung Laksono (AL) dan Aburizal Bakrie (ARB) sama-sama legawa demi kepentingan partai yang lebih baik ke depan. Keduanya sama-sama mempersiapkan Munas dan mendorong regenerasi kepemimpinan Golkar ke depan.

"Jika opsi ini dilakukan, maka citra AL dan ARB akan mulia di mata publik dan keluarga besar Golkar," kata Andi.

"Siapapun yang menang dalam munas ini, maka AL dan ARB dilibatkan dalam menyusun kepengurusan Golkar ke depan bersama dengan formatur lainnya," ujarnya.

Opsi kedua adalah Munas bersama hanya dilakukan khusus untuk memilih ARB dan AL. Jika AL menang, maka ARB jadi ketua Dewan Pertimbangan (Wantim). Jika ARB yang menang, maka AL menjadi wakil ketua umum dan bersama-sama menyusun keengurusan bersama formatur lainnya.

"Senior-senior itu harus memberi contoh sekaligus warisan yang baik bagi kader-kader muda Partai Golkar," tegasnya.