Keputusan Jokowi Soal Kapolri Harus Dimengerti

Senin, 19 Januari 2015 | 21:21 WIB
MS
YD
Penulis: Markus Junianto Sihaloho | Editor: YUD
Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan keterangan pers didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kanan), dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1).
Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan keterangan pers didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kanan), dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1). (Antara/Setpres/Rusman)

Jakarta - Sejumlah anggota DPR RI mempermasalahkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt.Kapolri. Bahkan itu memunculkan ancaman hingga kemungkinan menginterpelasi Pemerintah.

Namun Politikus PDI-P Eva Kusuma Sundari meminta agar semua pihak bisa mengerti keputusan Presiden itu.

"Plt. Kapolri kan sementara. Dan Komjen Badrodin sudah menjabat wakapolri. Kalau ditunjuk jadi Plt.Kapolri, itu agar tidak mengganggu soliditas internal Polri," kata Eva di Jakarta, Senin (19/1).

Dia mengakui bahwa Pemerintah menerima tekanan kuat terkait isu calon Kapolri. Namun hal itu wajar terjadi dalam masa-masa pemerintahan saat ini dan di masa yang akan datang. Justru harus dilihat sisi bahwa dialektika serta dinamika yang terjadi membuktikan kalau pemerintahan saat ini bukanlah otoritarian dan diktator.

"Berbeda situasinya kalau presidennya otoritarian dan diktaktor. Dalam demokrasi, Presiden perlu menjaga perimbangan banyak kepentingan dan mengarahkan jalan keluar yang sesuai hukum dan tata negara," tandas Eva.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon