Penambahan Prodi Harus Sesuai Kebutuhan Kerja

Jakarta - Pertumbuhan prodi saat ini semakin pesat pada perguruan tinggi (PT). Namun, pertumbuhan itu harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Prof Suyatno kepada SP di Jakarta, Senin (9/3).

Dia menjelaskan, penambahan jumlah PT, harus sesuai dengan standar yang di tetapkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) meliputi, jumlah dosen yang cukup, penggunaan kurikulum yang sesuai, tenaga dosen sesuai kebutuhan prodi, berakreditasi tinggi, dan memiliki kualitas yang baik.

Menurutnya, penambahan jumlah prodi, sebenarnya tidak berpengaruh kepada mutu pendidikan sebuah PT apabila
penambahan prodi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

"Jumlah prodi, sesuai dengan kebutuhan kerja, tidak akan menjadi masalah," kata Suyatno.

Sebagai rektor Universitas Muhammadyah Profesor Doktor Hamka (Uhamka), Suyatno mengaku, banyaknya PT membuka prodi salah satu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja dan terkait dengan kebutuhan masyarakat.

"Seperti Uhamka, ada lima prodi baru, yang mencakup; program pendidikan dokter pada profesi dokter, doktor bahasa Indonesia, serjana Hubungan Internasional, dan Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)," ujarnya.

Ia kembali menegaskan, untuk saat ini, dengan melihat potensi negara Indonsia sebagai negara kepulauan, dan lulusan kemaritiman lebih menjanjikan, hal tersebut yang membuat, banyak PT tertarik membuka Prodi kemaritiman.

"Adanya program prodi kemaritiman, untuk memaksimalkan tenaga kerja yang dibutuhkan, ujar Suyatno.

Pada kesempatan lain, Sekjen Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan, Andreas Tamba mengatakan setuju dengan penambahan jumlah prodi yang dilihat dari kebutuhan dunia kerja, akan layanan dan industri yang telah mengalami peningkatan dan perubahan. Hal ini, tentu sangat berpengaruh pada penambahan prodi setiap PT, guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

"Prodi harus dikaji secara detail agar sesuai dengan kebutuhan. Prodi yg masih berstatus Ban-PT namun, sesuai kebutuhan tetap harus dikembangkan," kata Andreas.

Ia menegaskan, kementerian harus mendukung pertumbuhan dan perkembangan agar kualitas PT lebih baik dan untuk prodi yang sudah tidak diminati pasar sebaiknya dikurangi atau ditutup.

Menurutnya, pertumbuhan prodi harus sesuai dengan standar dan prodi harus mengikuti standar internasional atau sesuai dengan kebutuhan dunia.
Selain itu, Andreas mengharapkan, pemerintah serius menangani lulusan PT yang masih banyak tidak memiliki lapangan kerja, akibat tidak memiliki kemampuan yang menunjang bidangnya. Salah satu, adalah kemampuan akan bahasa asing.

" Standar kelulusan di PT, harus ditingkatkan jika ingin bersaing di pasar bebas," ujar Andreas.