Dedy Gumelar: DPR Lelah Urusi Konflik Sepakbola

Tapi dengan membawa masalah ini ke DPR, anda sudah menempuh langkah politik."

Setelah Pelita Jaya dan PT Liga Indonesia, sekarang giliran Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) yang beraudiensi dengan Komisi X DPR RI. 

Dalam kesempatan ini, KPSI memaparkan seluruh kronologi yang berujung pada terbentuknya komite yang menjalankan mandat dari anggota PSSI.

Menanggapi laporan dari KPSI dan juga perkembangan terkini dari sepakbola nasional, anggota Komisi X dari fraksi PDIP Dedy Gumelar menyatakan kalau DPR sudah lelah dengan kondisi ini.

"Kami sudah lelah melihat kondisi sepakbola nasional, tapi ini rumah rakyat. Dan kami tidak ingin sepakbola disangkut-pautkan dengan politik. Tapi dengan membawa masalah ini ke DPR, anda sudah menempuh langkah politik," kata Dedy, dalam pertemuan di DPR, Jakarta, hari ini.

Meski begitu, Dedy tetap menerima pengaduan KPSI dan meminta komite untuk memberi laporan lengkap tertulis untuk dipakai sebagai pegangan dalam rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, pekan depan.

Dedy juga mengkritisi ucapan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin yang mengatakan bahwa Kongres Bali adalah ilegal.

"Jika Kongres Bali ilegal, maka semuanya ilegal, termasuk hasil Kongres Solo karena Kongres Solo merupakan hasil rangkaian dari kongres Bali," tutur Dedy.

Sementara itu, anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Jamal Azis meminta jaminan pada KPSI agar jika Kongres Luar Biasa digelar, anggota PSSI memilih pemimpin yang memiliki integritas.

"Jika KPSI memiliki komitmen untuk menggelar KLB, lakukan itu dengan baik dan pilihlah pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas," tegas Jamal.