Sultra Dapat Rp 700 Miliar untuk Infrastruktur

Kendari - Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ridwan Bae di Kendari, Sabtu (21/3), mengatakan anggaran Rp 700 miliar tersebut diperuntukkan bagi pembangunan sektor kesehatan, jalan, jembatan dan irigasi.

"Kondisi lapangan dan aspirasi warga dan pemerintah daerah dalam setiap kunjungan kerja mengharapkan dukungan pembiayaan dan pembangunan sarana dasar tersebut," kata Ridwan, politisi Partai Golkar.

Sebagai wakil rakyat asal Sultra, katanya, dia berkewajiban memperjuangkan kepada pemerintah pusat agar bisa mengalokasikan dana melalui APBN untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Sarana kesehatan mutlak sebagai penunjang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas sedangkan saluran irigasi pertanian, jalan dan jembatan untuk menunjang produksi pertanian dan membuka keterisolasian wilayah.

"Pembangunan sarana kesehatan, jembatan, jalan dan irigasi yang optimal menjamin terciptanya daya saing daerah dan masyarakat setempat," kata Ridwan, yang juga anggota Komisi V DPR RI.

Setiap kabupaten membutuhkan saluran irigasi yang memadai sebagai penunjang pengembangan tanaman pangan, khususnya padi sawah dan komoditi perkebunan lainnya.

"Kalau potensi lahan persawahan di daerah ini dikembangkan dengan sistem sawah irigasi, daerah ini bisa menjadi penyanggah ketersediaan stok pangan nasional," tambahnya.

Sedangkan infrastruktur jalan dan jembatan kata dia, dibutuhkan dalam upaya membuka keterisolasian wilayah antarkabupaten/kota maupun antarwilayah kecamatan dalam satu kabupaten.

"Ketersediaan fasilitas jalan dan jembatan yang memadai, memudahkan petani memobiliasasi berbagai komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan ke pusat-pusat perdagangan di Sultra maupun di luar wilayah Sultra," katanya.

Jika sarana transportasi tidak lagi menjadi kendala dari dari ke sentra produksi dan pusat-pusat perdagangan, maka kesejahteraan petani dapat diwujudkan, ujar Ridwan, anggota Badan Anggaran DPR RI.